BANDUNG, (PR).- Di tengah euforia hari jadi ke-71 Provinsi Jawa Barat, muncul sebuah renungan bahwa Jabar dalam kondisi darurat lingkungan. Salah satu indikatornya yaitu kawasan lindung yang seharusnya 45% (15.750 km2) dari luas wilayah Jabar ( 35.377,76 km2), hingga saat ini stagnan di angkat kurang dari 20% (7.000 km2). Akibatnya, pembangunan masih berkutat di seputar kerusakan lingkungan yang masif.
"Ini menunjukkan bahwa bagaimana kinerja Pemprov Jabar dewasa ini. Salah satunya, kurang dalam hal manajemen lingkungan," kata Ketua Gerakan Hejo Eka Santosa, Jumat 19 Agustus 2016, di Bandung.
Dia mengungkapkan, di Jabar masih terdapat lahan kritis seluas 600.000 hektare. Itu terdiri dari 50.000 hektare kondisinya sangat kritis, 500.000 hektare kritis, dan sisanya terancam kritis. "Dampaknya dapat dilihat, banjir di mana-mana dan pada musim kemarau kekurangan air bersih melanda banyak pedesaan," ujar Eka yang pernah menjabat Ketua DPRD Jabar itu.
Kerusakan lingkungan secara sistematis tersebut, bisa berdampak pada dehumanisasi kehidupan masyarakat. "Ini akan mengancam kehidupan masyarakat Jabar untuk pertumbuhan 30 tahun mendatang. Sebenarnya, solusinya sederhana yaitu kembalikan fungsi kawasan lindung. Perusak lingkungan jangan hanya didiamkan, apalagi penindakan tegas hanya sebatas omong kosong belaka," ujarnya.***