BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku telah membebaskan sebagian lahan untuk pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) yang mulai dikontrakkan pada Juni 2017. Akan tetapi, di sisi lain, pemprov terbentur masalah pendanaan untuk membebaskan sebagian lahan lainnya. Dibutuhkan dana Rp 900 miliar untuk itu.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, BIUTR merupakan proyek pusat yang sudah lama direncanakan. Pemprov mendukung penuh pembangunan yang dikerjasamakan dengan JICA tersebut. ”Yang sedang hangat dibicarakan adalah pembebasan lahan. Lahan yang fokus kami bebaskan itu dari Padaleunyi (GBLA) ke Soekarno-Hatta. Sebagian sudah dibebaskan,” katanya seusai rapat pimpinan di Gedung Sate, Rabu, 2 Februari 2017.
Ia mengungkapkan, dana pembebasan lahan itu berasal dari bantuan ke Kota Bandung Rp 50 miliar, ditambah pembebasan dari pemprov senilai Rp 300 miliar. ”Jadi sudah tertanam di situ uang yang berasal dari provinsi Rp 350 miliar. Terbagi dua yaitu bantuan keuangan Rp 50 miliar dan sisanya itu belanja pemerintah provinsi,” tuturnya.
Menurut Heryawan, pemerintah akan melanjutkan pembebasan lahan itu hingga ke Jalan Soekarno-Hatta. Diperlukan dana sebesar Rp 900 miliar karena harga tanah di sana sudah tinggi. ”Per meter Rp 3 juta rata-rata. Rp 900 miliar itu belum disepakati, dari mana uangnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, tentu akan berat jika dana Rp 900 miliar itu dibebankan sepenuhnya kepada Pemprov Jabar. ”Uang sebesar itu cukup besar karena pendidikan, kesehatan, dan lain-lain juga jadi beban kita. Jangan sampai terfokus dana kita di situ saja. Kami sedang lakukan pembicaraan saat ini dengan Kemenpupera, Dirjen Bina Marga, sehingga diharapkan bisa sharing dananya,” katanya.
Untuk menyelesaikan proyek ini, Heryawan berharap bisa diselesaikan seluruhnya oleh pemerintah pusat atau ada solusi pola pendanaan lain. “Oleh karena itu, yang Rp 900 miliar itu kelihatannya ya harus sharing lagi. Ya, kalau enak sharing itu, 50% pemerintah pusat, 30% pemerintah provinsi, dan 20% pemerintah kota,” ucapnya.
Dalam rapat pimpinan itu, juga dibahas rencana pembangunan tiga ruas tol baru, yakni Cipali–Bandara Kertajati (7 kilometer), Cipali– Pelabuhan Patimban (20 kilometer), dan tol menuju kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi atau Jagoratu (Jakarta–Bogor–Palabuhanratu; 50 kilometer).
“Ini rencana ke depan. Mudah-mudahan, rencana ini dikelola dengan baik dan kemudian kita mau buat samsatnya. Jadi, akan termonitor setiap waktu perkembangannya, plus 14 tol yang sebelumnya,” ucapnya.
Meskipun demikian, saat ini, pemprov akan terlebih dahulu memfokuskan perhatian terhadap penyelesaian akses jalan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) lalu beralih menata jalan akses menuju gerbang tol Soroja tersebut. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Gedung Sate, Rabu, 2 Februari 2017. "Jadi tol dulu. Problem akses (ke jalan tol), akan dijalani satu-satu,” ujarnya.