JAKARTA, (PR).- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono akan membantu mencari dana pembebasan lahan proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Dia akan mengusulkan pendanaan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang alokasinya memang lebih besar untuk infrastruktur.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyebutkan, anggaran pembebasan lahan untuk proyek BIUTR diperkirakan sebesar Rp 900 miliar. Dia meminta pemerintah pusat urunan dalam pembebasan lahan lantaran anggaran Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung terbatas.
Dari estimasi Rp 900 miliar, Heryawan mengusulkan proporsi pemerintah pusat sebesar 50%, Pemprov Jabar 30%, dan Pemkot Bandung 20%. Meskipun demikian, Kementerian PUPR belum menerima usulan tersebut, baik dari Pemprov Jabar maupun Pemkot Bandung.
Basuki mengatakan, peluang usulan skema pendanaan itu terbuka untuk direalisasikan. "Belum, belum ada suratnya. Kalau itu disepakati ya bisa saja," tutur Basuki ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017.
Apabila proyek tersebut masuk program prioritas nasional, ungkap Basuki, pendanaan bisa diupayakan melalui LMAN. Menurut dia, LMAN mengelola dana yang sebagian besar atau sekitar 65% dialokasikan untuk infrastruktur.
"Kalau di LMAN pasti ada uangnya. Ada Rp 20 triliun di sana, terdiri atas Rp 13 triliun untuk PU dan Rp 7 triliuh untuk lainnya," ucap Basuki.
Oleh sebab itu, Kementerian PUPR menunggu menunggu surat usulan pendanaan pembebasan lahan proyek jalan tol dalam Kota Bandung itu. Dengan demikian, pihaknya akan mendukung untuk pendanaan kepada LMAN.
Seperti diketahui, LMAN bertugas mengelola aset negara dan membuat perencanaan pendanaan. Selain itu, bertugas dalam pendayagunaan lahan land bank dan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah.
Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, LMAN diharapkan mengoptimalkan manajemen aset negara dan bisa meningkatkan nilai aset negara. Dia meminta setiap rupiah yang dibelanjakan agar produktif dan menghasilkan keuntungan (leverage).