BANDUNG, (PR).- Untuk mengantisipasi adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum tertentu di taman kota, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) berencana membentuk polisi taman (Poltam) dalam waktu dekat.
Kepala DPKP3 Kota Bandung Arief Prasetya mengatakan, Poltam dibentuk supaya tidak ada lagi oknum yang mengutip retribusi di taman-taman kota, khususnya di Taman Tegalega yang sering dikeluhkan warga.
”Taman kota termasuk Taman Tegalega kan milik Pemkot Bandung, kenapa masih ada yang ikut-ikutan ngambil retribusinya?,” Tanya Arief retoris saat diwawancara Radio PRFM, Kamis 30 Maret 2017.
Arief menyatakan, khusus untuk Taman Tegalega, biaya masuk Rp 1.000 hanya untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat saja. Jika dihitung dari segi operasional, nilai total yang dikumpulkan sangat jauh di bawah biaya operasional dan DPKP3 hanya berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada para pengunjung.
Arief menyatakan, dengan dibentuknya Poltam, ia tidak ingin ada kebocoran-kebocoran lagi dalam retribusi. Selain itu, ia juga ingin menghapuskan premanisme dan pungli di sekitar taman kota.
”Saya tidak ingin ada kebocoran-kebocoran lagi. Ingin menghapuskan premanisme atau pungli dalam hal ini,” katanya.
Sebelumnya, pada 2014 lalu, Pemkot Bandung juga sudah membentuk Park Ranger untuk setiap taman kota namun tugasnya bukan untuk menjaga taman dan melindungi pengunjung tetapi untuk membersihkan lingkungan taman.***