WALI Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat.
"Kami sangat berterima kasih dan menerima karena proses perbaikannya juga luar biasa," ungkap Ridwan di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Barat, Senin, 12 Juni 2017.
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun.
"Tinggal sedikit lagi. Rp2,5 triliunnya memang enggak terkejar dalam waktu setahun dengan berbagai problematika aset," tuturnya.
Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas.
"Karena reformasi birokrasinya kan sudah bagus semua, kecuali (WDP) ini. Kalau tahun depan berhasil, di sisa yang babak final ini insya Allah saya punya warisan reformasi birokrasi yang lengkap," ujarnya.
Piutang pajak
Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban Pemkot Bandung. Utamanya karena ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya.
"Tadi rekomendasi agar ada sinkronisasi tim. Timnya bisa memastikan tidak hanya data ada, tapi juga mereka yang berhutang itu juga memahami untuk segera menyelesaikan hutangnya," ucap Ridwan Kamil.