CIMAHI, (PR).- Dikabulkannya pencantuman penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hasil perjuangan masyarakat adat dan penganut aliran kepercayaan sejak lama. Mereka berharap ada tindaklanjut segera untuk mewujudkan hal itu dan mensosialisasikan secara luas sehingga berbagai hambatan yang dialami sebelumnya akibat kolom agama kosong tak lagi terulang.
Seperti diungkapkan warga Kampung Adat Cireundeu di RW 10 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Rabu 8 November 2017. Warga kampung adat tersebut sejak lama setia dengan kepercayaan Sunda Wiwitan.
"Ini perjuangan sekian lama akhirnya membuahkan hasil, terutama dikaitkan dengan kebutuhan soal administrasi kependudukan. Warga adat sebetulnya hanya ingin diakui kalau kepercayaan yang dijalani kami benar-benar ada. Ini adalah hak kami dan generasi penerus yang akan datang," ujar salah seorang sesepuh Kampung Cireundeu, Abah Widi (55), yang juga sebagai Ais Pangampih (penerima tamu).
Penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu berkisar 99 keluarga atau setara 400 jiwa. Mereka tersebar di RT 2,3, 5 RW 10, ada juga yang berdomisili di luar daerah karena alasan bekerja dan lainnya.
MK menerima uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang diajukan Nggay Mehang Tana dan kawan-kawan agar penghayat kepercayaan dapat memasukan kepercayaannya di kolom Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP pada 28 September 2016.
"Kepercayaan yang kami anut juga mengesakan Tuhan, sama seperti yang lainnya. Lika-liku perjalanan meraih hak ini banyak hambatan, sedangkan soal agama dan kepercayaan kan harus betul-betul sesuai yang dianut. Dulu sempat tercantum di KTP kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu diubah jadi hanya kosong atau tanda strip saja," katanya.
Untuk anak-anak usia sekolah, lanjut Widia, tidak mengalami kendala di Kota Cimahi. "Ada kebijakan dari Pemkot Cimahi dari hal pendidikan sehingga tidak ada masalah," ucapnya.
Abah Widi menanti penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Pemkot Cimahi langkah selanjutnya setelah kolom agama pada KTP dapat dicantumkan Penghayat Kepercayaan.
"Kita menunggu itikad pemerintah untuk sosialisasi, atau kami yang akan datang ke Pemkot Cimahi karena kami butuh kejelasan," katanya.