NGAMPRAH, (PR).- Rencana pembangunan insinerator di Kabupaten Bandung Barat yang sudah digagas sejak 2016 hingga kini tidak mengalami perkembangan. Teknologi pengolahan sampah yang menghasilkan listrik ini sulit diterapkan lantaran berbagai hal, di antaranya dampak terhadap lingkungan.
"Masukan dari berbagai pihak termasuk pakar lingkungan, memang insinerator ini dampaknya cukup buruk karena residu udaranya. Ini jadi salah satu pertimbangan juga," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko, Kamis, 11 Januari 2018.
Selain itu, dia juga mengungkapkan, insinerator membutuhkan sampah minimal 1.000 ton per hari. Sementara, KBB hanya memproduksi sampah sekitar 145 ton per hari yang dibuang ke TPA Sarimukti.
Jika ingin direalisasikan, menurut dia, harus dibangun TPA regional, sehingga bisa menampung sampah dari daerah lain. "Namun, itu nantinya menjadi kewenangan pemerintah provinsi," kata Apung.
Kendala lainnya, lanjut dia, yaitu soal pembebasan lahan untuk pembangunan insinerator. Saat ini, lahan itu belum tersedia, sehingga membuat rencana pembangunan insinerator mandeg.
Dari berbagai pertimbangan, menurut Apung, sistem sanitary landfill lebih cocok untuk pengolahan sampah di Bandung Barat. Saat ini pun, pihaknya tengah mengkaji beberapa lokasi untuk dijadikan TPA lokal.
Apung menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya tidak berkeberatan menerapkan teknologi insinerator asalkan ada jaminan tidak merusak lingkungan. Namun, PT Haseba Energy yang rencananya akan menggarap proyek ini hingga kini belum memberikan kepastian.
"Tidak ada perkembangan dari pihak ketiga," katanya.
