NGAMPRAH, (PR).- Senat perwira siswa (pasis) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) angkatan ke-55 menggelar seminar nasional bertajuk "Pembangunan Network Centric Operation untuk Mendukung Program Poros Maritim Dunia" di Gedung Srutasala, Seskoau, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa, 23 Oktober 2018.
Pada acara tersebut, Sekjen Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Hadian Sumintaatmadja menyatakan, pembahasan mengenai network centric operation (NCO) atau network centric warfare sangat relevan dengan konsep revolusi teknologi dari Presiden Joko Widodo. Agar tak ketinggalan dari negara lain, kata dia, Indonesia harus membangunnya.
"Sebetulnya secara harfiah, network centric operation ini menyatukan sistem kendali, sistem persenjataan, sistem sensor, di dalam suatu platform yang selama ini kan masih tersebar. Dengan demikian, informasi dapat diperoleh dengan cepat, sehingga keputusan pun bisa diambil lebih cepat pula. Tentu banyak variabel lainnya," kata Hadian.
Menurut dia, saat ini network centric operation sudah diterapkan Indonesia, namun belum bersifat komprehensif. "Secara kecil-kecilan, satuan kita sudah ada. Di dalam komando pertahanan udara nasional, kita sudah mengembangkan network centric operation," ucapnya.
Wadanseskoau Marsma TNI Kusworo mengatakan, tema NCO dipilih karena telah menjadi kepentingan utama setiap organisasi militer. TNI AU, kata dia, memandang perlu menerapkan NCO dengan mempertimbangman kondisi geostrategis dan geopolitik, serta kemajuan di bidang pertahanan.
"Oleh karena itu, TNI AU menyusun dan mengembangkan strategi maupun konsep operasi yang tepat dalam penggunaan sistem interoperability pada alutsista, sehingga pembangunan NCO akan terwujud dalam rangka mendukung keamanan nasional dan berjalannya progran poros maritim dunia," katanya.
Pengamat militer Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie berpendapat, pembangunan network centric operation perlu memerhatikan posisi Indonesia sebagai negara poros maritim sekaligus negara poros dirgantara. Selain itu, penggunaan teknologi pertahanan juga harus mempertimbangkan peta dunia.
"Menurut saya, dalam posisi negara strategis seperti Indonesia, event NCO-nya, ada yang khusus ke arah NATO dan ada yang ke arah non-Nato, seperti Tiongkok, Rusia, dan lain-lain. Itu yang menurut saya posisi strategis harus kita pegang. Otherwise, kita akan bahaya ya. Misalkan kita pegang suatu sistem NCO, begitu ada masalah, semua kena blok. Apalagi kalau kita tidak punya satelit sendiri, apa-apa mesti pakai GPS," tuturnya.
Sebagai Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional, Connie menambahkan, industri pertahanan swasta di Indonesia sebetulnya sudah cukup maju dalam hal NCO. Akan tetapi, aturan di Indonesia mengharuskan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai integratornya.