CIMAHI, (PR).- RSUD Cibabat menambah ketersediaan alat kesehatan (alkes) yang ada untuk mendukung layanan kepada masyarakat. Pengadaan alkes terutama didapat dari bantuan dana pemerintah pusat.
Dirut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat dr. Trias Nugrahadi didampingi Wakil Direktur Keuangan Richard Nicolas dan Wakil Direktur Pelayanan Reri Marlia mengatakan hal itu, Rabu 14 November 2018.
“Pengadaan Alkes tahun ini dapat dari Pemerintah pusat. Kami mendapatkan dana dari DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” katanya.
Nilai bantuan DAK dari Kementrian Kesehatan sebesar Rp 244 juta digunakan untuk pengadaan alkes ruangan Perinatologi. Sedangkan bantuan dari DBHCHT sebesar Rp 3,4 miliar dipakai untuk pemenuhan alkes ruang rawat inap dan IGD. "Ada sekitar 18 item alkes. Seperti alat kalibrasi, oksimeter, oksigen regulator, dan lainnya," ucapnya.
Semua pengadaan dilakukan lewat e-purchasing memakai e-katalog. "Sesuai jaminan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pengadaan alkes aman dengan menggunakan e-katalog. Harga nett tidak pakai subkontrak pengadaan langsung ke distributor," imbuhnya.
Meski demikian, diakuinya, pengadaan alkes belum mencapai perangkat ukuran besar. Kebutuhan alkes masih banyak di tahun 2019 untuk optimalisasi gedung rawat inap baru. "Untuk 2019, kami konsultasi dengan Pemkot Cimahi karena peralatan dibutuhkan untuk pemenuhan gedung B yang baru. Sudah ada beberapa tapi masih kurang banyak. Karena, alkes yang kami punyai harus memenuhi standar sesuai status rumah sakit tipe B rujukan," jelasnya.
Pihaknya mengajukan sekitar Rp 77 miliar untuk bantuan DAK ke Kemenkes. "Yang disetujui sekitar Rp 20 miliar oleh Kemenkes. Dengan dana segitu kami yakin operasional tetap berlangsung mumpuni. Kami harapkan anggarannya tidak dipotong lagi," imbuhnya.
Selain pengadaan alkes, lanjutnya, kegiatan pembangunan gedung rawat inap baru juga masih berlangsung. "Mudah-mudahan pembangunan segera selesai. Kami juga masih butuh sambungan antarlantai untuk mempercepat proses evakuasi. Tapi, keterbatasan lahan membuat prosesnya sulit," katanya.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pembangunan gedung, RSUD Cibabat juga mendapat pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi. Hal itu dilakukan agar pengadaan alkes sesuai aturan tanpa efek pelanggaran hukum dengan target optimalisasi pelayanan publik.