NGAMPRAH, (PR).- Wacana pembangunan insinerator untuk pengelolaan sampah di pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat tidak jelas. Soalnya, penerapan teknologi pembakaran sampah tersebut hingga kini tidak mendapatkan respons dari sejumlah perusahaan.
"Awalnya, pembangunan insinerator di pasar tradisional akan didanai perusahaan melalui program CSR. Tapi sampai sekarang, belum ada respons," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko, Senin 28 Januari 2019.
Menurut Apung, penerapan insinerator di pasar tradisional sebenarnya cukup memungkinkan karena digunakan untuk skala kecil. Di pasar tradisional, teknologi ini bisa membakar sampah sebanyak 8 ton per hari.
Rencana penerapan teknologi insinerator skala kecil tersebut terinspirasi dari pengolahan sampah di Sespim Polri Lembang. "Beberapa waktu lalu, kami bersama Pak Bupati meninjau pengolahan sampah di sana, dan memungkinkan juga untuk diterapkan di pasar-pasar tradisional," ujarnya.
Dia mengungkapkan, biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi tersebut yaitu sekitar Rp 800 juta. Namun karena teknologi ini belum punya hak paten, tidak bisa menggunakan APBD. Jadi, biayanya akan didorong dari dana CSR perusahaan.
"Nantinya, ada PAD juga yang masuk ke pemerintah daerah. Sementara pengelolaannya, diserahkan kepada managemen pasar tradisional," tuturnya.
Untuk skala kecil, lanjut dia, insinerator baru diterapkan di Desa Gudangkahuripan bekerja sama dengan ITB. Namun, pengelolaannya diserahkan langsung kepada pemerintah desa lantaran insinerator tersebut dibangun di atas lahan desa.
Dia pun memahami, teknologi insinerator cukup berisiko akibat gas buang yang dihasilkan. Namun dalam skala kecil, hal itu bisa saja diminimalkan. "Termasuk nanti harus ada juga lahannya yang memungkinkan untuk menerapkan insinerator," ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini volume sampah di Kabupaten Bandung Barat per hari mencapai 600 ton. Namun, hanya 150 ton yang terangkut ke TPA. Hal ini disebabkan jumlah armada yang minim, tak sebanding dengan luas jangkauan pelayanan.