BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung mulai merancang penataan kawasan berjualan pedagang kaki lima di Monumen Perjuangan (Monju). PKL Monju sempat khawatir dengan kabar rencana penataan tersebut sebagai relokasi lahan berdagang.
“Ada hoaks (tentang relokasi). Saya juga baru tahu. Tetapi tadi saya bilang, memang masalah itu karena kurangnya silaturahmi dan komunikasi. Jadi begitu kita undang (PKL Monju), saya klarifikasi, enggak ada (relokasi). Jadi semangatnya adalah penataan kawasan itu sehingga bisa menjadi destinasi wisata,” kata Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, seusai beraudiensi dengan perwakilan PKL Monju, di Balai Kota Bandung, Senin, 18 Maret 2019.
Yana mengatakan, ia ingin kawasan PKL yang hanya ada setiap hari Minggu itu dijadikan destinasi wisata. Maka, ia pun meminta ada zona khusus kuliner yang dikonsentrasikan di sekitar monumen. Dengan begitu, warga bisa diarahkan untuk mengunjungi museum Monumen Perjuangan.
“Tadi saya juga sarankan coba nanti PKL kuliner berinovasi yang khas. Kalau memungkinkan, nanti zona kuliner buka saja 24 jam di sana, tujuh hari untuk menghidupkan museumnya,” ujar Yana, yang juga Ketua Satgassus PKL Kota Bandung itu.
Pergeseran lokasi berdagang mendekati Monju itu dikatakannya akan mengurangi aktivitas di sisi Jalan Surapati. Yana mengatakan harapannya, supaya kemacetan dari arah Jalan Layang Pasupati bisa dikurangi.
Penataan diminta melibatkan PKL
Yana menambahkan, Pemkot Bandung akan menata para pedagang yang tercatat pada 2014 yang jumlahnya sekitar 4 ribu pedagang. Selebihnya, PKL itu akan ditertibkan. Kawasan itu pun nantinya akan ditata berkaitan dengan kebutuhan parkir.
Ketua Koperasi Konsumen Sunday Market Monumen Perjuangan, Jujun Junaedi, mengatakan, ia meminta rencana penataan itu melibatkan PKL yang sudah lama berjualan di kawasan Monju. Ia meminta pemkot mematangkan perencanaan karena menyangkut lebih dari 6 ribu pedagang yang secara ekonomi telah lama bergantung pada kegiatan berjualan di sana.
“Enam hari jualan di Pasar Kosambi bisa kalah oleh sehari di monumen. Omzet bisa diperkirakan lebih dari Rp1 miliar. Pedagang-pedagang ini betul-betul harus mendapatkan perlakuan yang adil, karena kami tidak menyusahkan dan pemerintah tidak usah menyiapkan lapangan kerja,” ujarnya.***