CIMAHI, (PR).- Setelah Gunung Gajah Langu alihfungsi menjadi kompleks perumahan, ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan di Kampung Adat Cireundeu RW 10 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi semakin tergerus. Kawasan perbukitan yang lokasinya berhadapan dengan proyek perumahan saat ini tengah dilakukan pematangan tanah.
Pantauan di lapangan, Rabu 10 April 2019 kawasan perbukitan yang asalnya dipenuhi pepohon tersebut kini sudah mulai terbuka. Terdapat akses jalan baru selebar 4 meter hingga ke puncak bukit yang disebut warga sebagai Gunung Pasir Panji. Terlihat alat berat dibawah perbukitan yang sudah dikeruk, kondisi bagian atas sudah terlihat gundul karena sebagian pohon sudah ditebang.
Ais Pangampih Kampung Adat Cireundeu, Abah Widi, mengatakan, pematangan tanah tersebut sudah diberlangsung sejak satu bulan yang lalu. "Iya perbukitan itu masih masuk kawasan Kampung Adat Cireundeu, sudah dikeruk sejak satu bulan yang lalu," ujarnya.
Meski kegiatan sudah berlangsung, lanjut Widi, namun tidak ada koordinasi sama sekali dari pihak terkait kepada masyarakat. "Sejak awal belum ada yang datang kesini, tapi saya dapat kabar pematangan tanah itu untuk dijadikan jalan atau track untuk offroad," katanya.
Dia juga menyayangkan kegiatan pematangan lahan itu bakal makin mengurangi RTH di kawasan tersebut. Terlebih, lahan track offroad itu sangat berdekatan dengan lokasi musibah longsor sampah di tahun 2005 lalu.
"Pasti ruang hijau disini bakal terus berkurang karena untuk pematangan tanah pohon yang ada pasti ditebang. Kita sebagai warga, sangat menyayangkan apalagi kaitannya dengan alam. Apalagi dulu pernah longsor, terus di atas pemukiman juga udah gundul sama perumahan," ungkapnya.
Ketika dikonfirmasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menyatakan sudah mengetahui adanya kegiatan pembangunan jalur jalan baru di Gunung Pasir Panji. Namun, Pemerintah Kota Cimahi tak memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap lahan tersebut karena masuk lahan kewenangan Pemprov. Jabar.
"Lahan itu statusnya status quo alias pembekuan. Kita enggak punya kewenangan, tapi dibawah penguasaan Pemerintah Provinsi Jabar," kata Kepala DLH Kota Cimahi M. Ronny.
Dijelaskan Ronny, karena lahan itu dalam status quo maka pihaknya akan mengkonfirmasi kepada Pemprov Jawa Barat. Termasuk soal legalitas pembuatan track offroad yang menggerus lahan di sana.
"Akan dikonfirmasi ke Pemprov, terutama soal pemanfaatannya. Statsunya belum jelas mau digunakan buat apa," jelasnya.