BANDUNG, (PR).- Sekitar 700 narapidana (napi) dan tahanan dipastikan tidak akan mencoblos karena tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap. Mereka yang tidak bisa mencoblos itu lebih disebabkan permasalahan administrasi, salah satunya soal nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid.
Kepala Pengamanan Rutan Bandung Alviantino mengatakan sebelumnya dari 1.500 napi dan tahanan, ada 500 orang yang mendapatkan DPT. Sepekan jelang pencoblosan, bertambah 300 orang yang mendapatkan DPT.
"Memang posisinya ada tambahan. Sekarang sudah ada 800 lebih. Sudah final tidak ada tambahan lagi. Ya kurang lebih setengahnya (tidak mencoblos)," ujar Alviantino di Rutan Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin 15 April 2019.
"Permasalahannya yang tidak bisa mencoblos karena NIK-nya itu. Ada yang tidak valid. Sehingga mereka tidak bisa mencoblos," katanya.
Kendati demikian, dia meyakini proses pemilu akan berjalan lancar. Para warga binaan juga telah mengetahui cara dan proses pencoblosan setelah mendapatkan sosialisasi dari KPU.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang tidak mendapatkan DPT (daftar pemilih tetap). Tapi tetap nanti kita pertebal pengamanan untuk mencegah hal-hal buruk.
Alviantino mengatakan selain mempertebal petugas pengamanan rutan, pihaknya juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengamanan di dalam rutan. Bahkan, untuk mencegah konflik, pihaknya akan melibatkan napi yang tergolong disegani di rutan.
"Kita juga pergunakan anak-anak penghuni yang punya power lebih, mereka yang dituakan lah supaya untuk menenangkan nantinya. Strategi dari kita, antisipasi-antisipasi sudah disiapkan," tutur dia.
Sejauh ini, kata dia, tidak ada permasalahan dari para napi dan tahanan yang tidak dapat mencoblos. "Sejauh ini kondusif ya. Kita jaga betul," katanya.