BANDUNG,(PR).- Refleksi Hari Bumi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai banyak ancaman lingkungan hidup di Jabar jika kebijakan tidak berpihak. Pihaknya telah memberikan masukan pada pemerintah melalui RPJDM 2018-2023 meski tidak keseluruhannya diakomodir. Namun mereka berharap kepada legislator yang terpilih harus terus mengawasi jalannya kebijakan agar memprioritaskan penangana lingkungan hidup di Jabar.
"Sebenarnya tidak ada yang baru mengenai momentum hari bumi ini, yang jelas kalau dalam konteks Jabar, bencana lingkungan hidup tiap tahun meningkat kemudian Jabar juga tetap memproduksi limbah dan sampah, jadi DAS di Jabar jadi pembuangan limbah industri dan sampah, itu jadi persoalan penting selain soal alih fungsi lahan baik kawasan hutan maupun non kawasan hutan," ujar Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan kepada "PR", Selasa, 23 April 2019.
Menurut Dadan, jika melihat kondisi lingkungan di Jabar saat ini, ancaman lingkungan kedepan semakin besar. Salah satunya soal ekspansi pertambangan ketika ESDM mengeluarkan wilayah pertambangan Jawa-Bali. Maka Jabar Selatan akan menjadi wilayah pertambangan, padahal di sana lumbung air dengan kawasan hutannya dan resapannya.
"Ini menjadi suatu situasi ancaman kedepan," ucap dia.
Walhi juga, kata dia menyoroti pembangunan PLTU yang menggunakan bahan batu bara ini juga potensi pencemaran udara meningkat yang berpengaruh pada perubahana iklim secara global.
"Data Lapan mengatakan mencatat emisi gas rumah kaca terbesar masih dari industri, paling besar aktifitas industri PLTU, manufaktur dan transportasi," ucap dia.
Sayangnya, kata dia, kebijakan tata ruang Jabar juga berpotensi menambah kerusakan pencemaran kedepan, bukan sebaliknya melindungi atau mencegah.
"Kenapa kita kawal RPJMD, agar lima tahun kedepan percemaran dan pemulihan lingkungan di Jabar jadi prioritas. Kita sudah sampaikan, masalahnya tidak semua konsep program agenda yang kita dorong yang kita sampaikan diakomodir," ucap dia.