BANDUNG, (PR).- Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, menolak seruan gerakan people power untuk menanggapi hasil Pemilu 2019. Mereka menilai seruan ini bisa memecah belah bangsa.
"Itu terindikasi dapat memecah belah bangsa, untuk itu kami tidak sependapat dengan gerakan tersebut," Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei, saat diwawancarai pada silaturahmi Ulama, Kyai dan Habaib, di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Rabu 15 Mei 2019.
Syafei meminta masyarakat untuk mendukung dan menerima hasil dari Pemilu ini. Dinilainya, penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, serta petugas lainnya, sudah melakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan demokratis.
Sependapat dengan MUI, tokoh PW NU Jabar Asep. S Abdillah juga mengatakan gerakan people power, merupakan gerakan tidak mendasar. Kegiatan itu, tak semestinya dilakukan. "Intinya kalau memang anggap pemilu ini curang dan sebagainya, kan ada cara untuk menyampaikan. Bukan dengan berkumpul saja, ini kan konyol," kata dia.
Gerakan people power menjadi isu hangat yang tengah dibahas oleh berbagai kalangan masyarakat, pascapemilu ini. Gerakan ini muncul karena adanya tudingan bahwa kubu petahana yang tengah berkuasa melakukan kecurangan secara masif, sistematis, terstruktur, dan brutal pada pemilu ini.
Mahasiswa Juga menolak
Sementara itu, Sekretaris Cabang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Bandung, Romadhon Hariansyah mengatakan akan berkoordinasi dengan seluruh BEM yang ada di Bandung Raya dan Jawa Barat. Koordinasi ini adalah untuk meminta mahasiswa untuk tidak ikut-ikutan ke Jakarta pada 22 Mei 2019 mendatang.
"Kita percayakan saja hasilnya Ke KPU saja, jadi kami pun tadi sudah deklarasi menolak usaha people power ini," ucap Romadhon seusai acara silaturahmi antara BEM mahasiswa di Kota Bandung dengan Kapolda Jabar di Hotel El Royale, di Jalan Merdeka Kota Bandung.
Romadhon yang juga kader GMNI tersebut juga menginginkan suasana yang aman saat pengumuman hasil pemilu ini. "Jangan sampai kita terpecah belah, persatuan itu yang utama," ucapnya.