kievskiy.org

People Power tidak Sesuai Semangat Ramadan

CENDEKIAWAN muslim Azyumardi Azra.*/ANTHIKA ASMARA/GALAMAEDIA
CENDEKIAWAN muslim Azyumardi Azra.*/ANTHIKA ASMARA/GALAMAEDIA

BANDUNG, (PR).- Gerakan People Power yang rencananya akan dilakukan pada 22 Mei tepat pada penetapan hasil pemilihan presiden 2019, dianggap tidak sesuai dengan semangat Ramadan. 

"Di bulan yang suci ini, seluruh umat muslim di dunia, termasuk di Indonesia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Gerakan people power,  merupakan luapan hawa nafsu yang dipaksakan," kata Cendekiawan muslim Azyumardi Azra.

"Saya kira (people power) tidak sesuai dengan semangat Ramadan, masih juga pergi ke Jakarta itu mengikuti hawa nafsu," tambah Azyumardi. 

Azyumardi mengatakan, gerakan people power yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu hanya akan mengganggu kondusivitas dan kekhusyukan umat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.

Bahkan, menurut dia, percuma masyarakat melakukan gerakan people power karena hal itu tidak akan berdampak apapun terhadap hasil Pilpres 2019. Dia menegaskan, ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019 seharusnya diselesaikan melalui jalur konstitusional.

"Karena hasil pemilu itu bukan ditentukan oleh aksi jalanan, itu oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kalau ada masalah, gugatan itu ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujarnya. 

Lebih lajut dia menuturkan, jika memang ada kecurangan dalam pemilu makan tempuh jalur secara hukum yang berlaku. Yang jelas ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau MK. Jangan cuma klaim begitu, malah menggganggu kondusivitas. 

Azyumardi pun mengimbau para elite politik untuk bersikap bijak, arif, dan negarawan. Dia kembali menegaskan, para elite politik jangan mengorbankan rakyat hanya untuk mewujudkan kepentingannya. "Ikutilah mekanisme yang ada, jangan melakukan hal yang tidam-tidak," ujarnya kepada wartawan Galamedia Anthika Asmara.

Akal sehat

Selain itu, Azyumardi pun berharap, masyarakat tak mudah terprovokasi. Sebaliknya, masyarakat sudah seharusnya memikirkan politik dengan pertimbangan akal sehat dan kembali pada tatanan hukum dalam menyikapi persoalan Pilpres 2019 ini.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat