BANDUNG, (PR).- Enam rumah sakit yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki direktur, sehingga membuat terhambatnya sejumlah lelang dan penyerapan anggaran sektor kesehatan.
Menanggapi masalah tersebut anggota DPRD Jawa Barat Abdul Hadi mengeritik keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil memperpanjang masa kerja Pelaksana Tugas (Plt) Dirut di sejumlah RSUD tersebut. Sudah enam bulan lebih, enam RSUD itu dipimpin Plt.
"Sekarang masuk bulan Juni, sudah lebih dari setengah tahun, ternyata masih juga belum diangkat direktur utama di rumah sakit umum daerah di Provinsi Jabar yang enam tadi itu," kata Hadi saat dihubungi, Senin 17 Juni 2019.
Adapun RSUD yang hingga saat ini kekosongan kursi kepemimpinan yaitu RSUD Al Ihsan Baleendah Bandung, RS Jiwa Cisarua Bandung, RS Paru Sidareja Kabupaten Cirebon, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut dan RS Kesehatan Kerja Rancaekek Bandung.
Hadi menjelaskan, Plt Dirut di RSUD tidak berani mengambil keputusan strategis. Contohnya, RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut yang mengalami gagal lelang senilai Rp 100 miliar untuk perluasan bangunan.
"Plt tidak berani mengambil keputusan. Sebenarnya lelang yang gagal ini masih bisa dilakukan langkah-langkah komunikasi kepada mitra dinas yang lain dari PUPR dan sebagainya. Hanya saja karena statusnya Plt tidak dilakukan," katanya.
Hadi mengatakan gagal lelang tersebut juga berdampak terhadap serapan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar.
"Akhirnya serapan dinas secara total dengan rumah sakit tadi dalam satu pos yaitu hanya 75 persen. Sangat rendah dibandingkan dinas dinas yang lain," ucapnya kepada wartawan Galamedia, Anthika Asmara.
Hadi mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Ridwan Kamil mengenai kosongnya posisi dirut definif tersebut secara langsung maupun melalui forum. Sehingga, ia berharap saran tersebut bisa segera ditindaklanjuti.