BANDUNG, (PR).- Kebutuhan pembangunan jalan layang Kopo-Leuwipanjang tinggal menyisakan 5 persen lahan yang belum dibebaskan. Meski begitu, pemerintah yakin konstruksi jalan layang sepanjang 1,3 kilometer itu sudah bisa dimulai tahun depan.
Proyek jalan layang Kopo-Leuwipanjang telah dibahas sejak 2012. Kopo-Leuwipanjang merupakan satu dari jalan layang yang direncanakan memangkas kemacetan di persimpangan yang ada di jalan nasional, sepanjang Jalan Soekarno-Hatta.
Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Barat Indra Cahya Kusuma mengatakan, pemerintah berupaya menuntaskan pembebasan lahan agar dapat selesai tahun ini.
Realisasi jalan layang ini dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU PR) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, ia mendorong pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah daerah bisa rampung tahun ini.
“Karena lahan Kopo sudah 95% sudah selesai, sudah bebas. Ini bisa sedikit lagi. Harapannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menuntaskan. Nanti pada saat awal tahun depan sudah 100%. Sehingga kita konstruksinya bisa segera dimulai,” kata Indra, ditemui di Taman Sejarah Kota Bandung, Kamis, 25 Juli 2019.
Indra menjelaskan, lahan yang terkena rencana proyek dimiliki sipil dan juga instansi atau lembaga. Sisa pembebasan lahan sekitar 5% saat ini masih diupayakan dengan hasil pertimbangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Ada beberapa tanah hak warga, ada beberapa juga yang sedang dikaji di BPN karena kemungkinan tanah negara,” ujarnya.
Ia mengatakan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika pembebasan lahan bisa rampung pada tahun ini, maka proyek bisa dimulai pada 2020 mendatang.
Menurut Indra, untuk anggaran konstruksi yang disiapkan diperkirakan mencapai Rp 360 miliar. Dengan target konstruksi bisa selesai selama 20 bulan, jalan layang itu bisa digunakan pada 2021.