BANDUNG, (PR).- Anggota DPRD periode 2019-2024 yang akan segera dilantik, baik di kota/kabupaten maupun provinsi, harus mampu menjaga sensitivitas masyarakat selama menjaga tugasnya. Partai politik pengusung para anggota dewan tersebut juga harus mampu mengawal agar mereka tidak hanya menjadi wakil parpol, tetapi lebih utama menjadi wakil rakyat.
Ekspektasi masyarakat terhadap anggota dewan yang terpilih saat ini memang cukup tinggi. Karena itulah, pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, mengatakan, anggota dewan yang akan segera dilantik harus mampu memposisikan diri sebagai wakil rakyat.
"Ketika mereka terpilih, sudah tidak lagi mengutamakan kepentingan parpolnya. Tetapi menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas," katanya, pada Senin, 5 Agustus 2019.
Firman mengatakan, para anggota dewan harus dapat mengartikulasikan aspirasi publik di parlemen. Tugas dewan sebagai legislator tidak hanya berlomba-lomba merancang peraturan yang inisiatif.
Apalagi, bila dibandingkan dengan eksekutif, pasti akan lebih banyak peraturan daerah yang diusulkan pemerinta eksekutif. Yang paling penting, kata Firman, anggota dewan bisa menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Tugas lainnya, lanjut Firman, adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pengawasan itu tidak lagi didasarkan pada asal-muasal parpol yang mengusung kepala daerah.
"Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan konstruktif yang tidak didasarkan pada asal parpol dari kepala daerah," ujarnya.
Yang paling berat, kata Firman, adalah mengawal kebijakan anggaran. Firman mengatakan, persoalan anggaran sangat sensitif. Tidak sedikit anggota dewan yang terjebak perkara korupsi karena tidak hati-hati dalam mengawal anggaran.
