BANDUNG, (PR).- Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya menilai pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebutkan rencana hak interpelasi dewan belum pasti, salah kaprah.
Menurut Asep, pernyataan Ridwan Kamil ini secara tidak langsung memotivasi seluruh fraksi untuk semakin solid menggunakan hak interpelasi. Bahkan hak interpelasi ini bisa dipercepat seusai pelantikan anggota dewan periode 2019 - 2024.
"Semestinya Ridwan Kamil tidak menyampaikan pernyataan yang kembali memanaskan situasi yang ada. RK itu kan bukan Ketua Parpol apapun. Jadi, saya pastikan, dia tidak tahu sama sekali suasana kebatinan apa yang terjadi di DPRD," ujar Asep saat diwawancarai pada Selasa 20 Agustus 2019.
Asep memastikan hak interpelasi menjadi agenda bersama dewan baru. Salah satu kebijakan drastis Ridwan Kamil yang disoroti yaitu rencana revitalisasi alun-alun Jonggol senilai Rp15 miliar yang sudah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat di periode Gubernur Ahmad Heryawan, yang kemudian dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong. "Jadi, kalau soal interpelasi mah kan tugasnya DPRD periode depan. Insya Allah, kita akan mendapat tambahan energi yang lebih fresh. Jadi, secara pribadi ingin saya sampaikan ke Kang RK, santai saja. Diskusi interpelasi ini belum selesai," ujarnya.
Asep menambahkan, agenda hak interpelasi untuk meminta penjelasan program-program kepada Ridwan Kamil, didukung anggota-anggota. "Bukan hanya anggota, tadi kan saya rapat dengan para Ketua Fraksi lain juga. Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi PKS dan Ketua Fraksi PDIP pun menyampaikan hal yang senada, sebaiknya RK tidak usah memanas-manasi keadaan ini," ujar Asep.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai rencana Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menggunakan hak interpelasi belum pasti terealisasi. Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke 74 di Kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. "Itu belum pasti, dibahas nanti saja," kata Ridwan Kamil pada 18 Agustus 2019 lalu.***