BANDUNG, (PR).- Manuver Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merapat ke Partai Gerindra menimbulkan kesan bahwa Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mau pecah kongsi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Alih-alih membangun kekuatan bersama dengan koalisi partai pengusung yang lain di parlemen, PPP malah membangun kekuatan sendiri.
Pengamat politik dari Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi menilai pertemuan elit PPP dengan Gerindra perlu dilihat dalam konteks politik ketatanegaraan dan konteks politik praktis. Dalam konteks politik ketatanegaraan, menurut dia, harus dibedakan antara kepentingan DPR dan DPRD, yang seolah-olah disama-ratakan.
"Hubungan pusat dengan daerah ini adalah hubungan interelasi dan interdependensi. Interelasi ini harus saling berkaitan, interdependensi itu kesalingbergantungan. Jadi, setiap produk hukum daerah atau perda yang dibahas DPRD ini harus selaras betul dengan peraturan di atasnya," kata Djamu, saat dihubungi, Rabu, 11 September 2019.
Dalam konteks politik praktis, dia menilai, langkah PPP yang merapat ke Gerindra menimbulkan kesan bahwa Uu ingin pecah kongsi dengan Ridwan Kamil. Ini karena, Uu bersama PPP bukannya membangun kekuatan bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem yang menjadi teman koalisi PPP dalam mengusung Ridwan Kamil-Uu di Pilkada 2018 lalu.
"Seolah-olah one man show, Uu itu dalam konteks ini, sehingga ada keberanian dari Uu untuk melepas kongsi koalisi partai yang mengusung, di mana gerbong politik yang dimiliki Uu, yaitu PPP ini, mau masuk dan bergabung dengan fraksi di luar fraksi koalisi partai pengusung. Kalau PPP jadi ke Gerindra, kan Gerindra itu di luar partai pengusung," katanya.
Di lihat dari etika politik, Djamu menyatakan, PPP dengan tiga kursi di DPRD Jabar seyogyanya membentuk fraksi dengan PKB dan NasDem. "Bahkan Uu berani menyatakan bahwa sikap yang seperti ini di antaranya dalam rangka membangun kekuatan di Pilkada 2020 yang ada di Jabar. Ini sudah lain lagi, menurut pandangan saya. Kalau saya melihat ini gejala pecah kongsi, ini logis," ucapnya.
Pengertian gejala pecah kongsi itu, terang dia, manakala terjadi konflik di internal DPRD yang berkaitan dengan draft kebijakan daerah yang disodorkan oleh gubernur. Bagaimana kalau Fraksi Gerindra (bersama PPP) memiliki pandangan yang berbeda dengan Fraksi Nasdem dan PKB?
"Seharusnya secara etika itu kan PPP bersama PKB dan NasDem mendukung draft yang disodorkan, karena mereka partai pegusung. Ini PPP malah bergabung dengan Gerindra, berarti berpeluang berhadapan dengan partai pengusung lainnya. Ini ada semacam etika politik yang dilanggar," tuturnya.
Apabila di DPRD Jabar PPP benar-benar bergabung dengan Gerindra, dia menilai, hubungan antara Ridwan Kamil dengan Uu pun bakal turut terdampak. "Sedikit banyak ada warna-warna tertentu di birokrasi pemerintahan, ada warna yang kurang kondusif," ujarnya.