BANDUNG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akan terus mengawal realisasi janji kampanye Gubernur-Wakil GubernurJawa Barat. DPRD menilai, apa yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat sesuai janji kampanyenya menjadi prioritas, di antaranya mengenai kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat.
Anggota DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat mengatakan, beberapa hal krusial yang perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum ini mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kata dia, kesejahteraan ini menjadi salah satu janji kampanye pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang paling diingat masyarakat pada saat kampanyenya dulu.
"Ada beberapa program yang ditawarkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum kepada masyarakat pada saat kampanyenya dulu. Di antaranya yaitu mengenai kesejahteraan, daya beli, dan lapangan pekerjaan. Bahkan, dari beberapa informasi yang saya peroleh di lapangan, tiga hal ini menjadi top of mind masyarakat di masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ini. DPRD akan mengawal itu semua," ujar Rafael, Senin, 23 September 2019.
Ditegaskan Rafael, tiga hal ini sebenarnya saling mempunyai keterikatan satu sama lain. Khusus di bidang lapangan pekerjaan, kata Rafael, dianggap menjadi titik pangkal yang harus direalisasikan secara optimal di Jawa Barat. Kemudahan investasi di Jawa Barat, dirasa akan turut mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Jika lapangan pekerjaan cukup tersedia, maka tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat pun akan meningkat.
"Saya kurang sependapat dengan pernyataan bahwa menurunnya nilai investasi di Jawa Barat ini karena tingginya permintaan upah pekerja Jawa Barat. Justru yang harus dipertanyakan itu, bagaimana birokrasi yang dijalankan untuk turut membuka kran investasi di Jawa Barat. Banyak investor yang mengeluhkan terlalu berbelit-belitnya birokrasi untuk berinvestasi," kata dia.
Jika para investor ini tidak menanamkan modal di Jawa Barat, Rafael menambahkan, tentunya hal itu akan berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan demikian, kata Rafael, Ridwan Kamil pun harus turut mengevaluasi sistem birokrasinya.
"Selain itu, menjadi salah satu kewajiban pemerintah juga untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas dan terampil. Tenaga kerja kita juga harus mampu bersaing di era sekarang. Kalau mengenai kesejahteraan, gubernur juga harus turut berkoordinasi dan sinergi, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu menjadi tanggung jawab bersama," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Indonesia Stategic Institute (Instrat) Bandung, warga menagih janji pasangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum untuk memperbaiki kesejahteraan. Warga menilai program dan janji saat kampanye Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum terlalu banyak dan belum dijalankan secara fokus.
Direktur Eksekutif Instrat Jalu Pradhono mengatakan, harapan adanya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini terungkap dari temuan penelitian yang dilakukan pihaknya pada Agustus 2019. Bahkan, lanjut Jalu, selain mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan, warga pun menilai terkait ketersediaan lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan bahan pokok masih menjadi isu yang belum mampu ditangani secara memuaskan.