BANDUNG, (PR).- Majelis Ulama Indonesia Jabar mempersilakan masyarakat Jabar untuk melakukan unjuk rasa pada acara “Parade Tauhid” yang rencananya akan berlangsung pada Sabtu 28 September 2019 di Jakarta. Tetapi diimbau agar massa tidak membawa jargon agama pada unjuk rasa tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Jabar, Rachmat Syafe'i didampingi oleh Sekretaris Umum Rafani Akhyar, di Kantor MUI Jabar, di Jalan LL. RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis 26 September 2019.
Menurut Rachmat, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara beberapa hari ini diwarnai demonstrasi masif mahasiswa di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. "Ini merupakan demo terbesar mahasiswa sejak 1998 lalu, namun kami apresiasi demo tersebut, karena itu merupakan cerminan dari negara demokrasi," katanya.
Namun Dia khawatir karena demo tersebut melibatkan massa yang cukup banyak baik dari kalangan mahasiswa dan sipil, maka rawan disusupi provokator. "Waspadalah terhadap pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh," katanya.
Seperti diketahui, lanjut Rachmat, gejala-gejala ke arah tersebut sudah tampak ketika demonstrasi menjadi tidak terkendali. Bahkan menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum, semisal pos polisi, kantor pemerintahan, dan lainnya.
"Aparat pun kami minta agar dapat melaksanakan tugas secara proporsional dan profesional di lapangan," katanya.
Kekhawatiran MUI Jabar
Rachmat menambahkan yang paling dikhawatirkan oleh MUI adalah bergesernya agenda tuntutan mengenai revisi UU KPK dan undang-undang lainnya pada isu lainnya. Semisal pembatalan pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.
"Bahkan akan ada gerakan yang bersifat mempolitisasi agama yang menumpang pada gerakan mahasiswa tersebut bernama “Parade Tauhid'. Gerakan ini dikoordinir oleh kelompok tertentu di Jakarta dan mengajak para ulama, habib, ustaz, dan aktivis keagamaan dari daerah lain untuk bergabung," katanya.