CIMAHI, (PR).- Spanduk dan selebaran bernada tudingan praktik percaloan pada pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bertebaran di pintu masuk kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Jumat 27 September 2019. Sebelum sempat dibaca banyak masyarakat, petugas langsung mengamankan spanduk dan selebaran tersebut.
Terdapat 3 jenis materi pada selebaran, tulisan yang tertera yaitu "STOP!!! Percaloan EKTP Disdukcapil Cimahi!!!", "Percaloan Bibit Sikap Koruptif!!", dan "Cara Mengurus EKTP. Bawa Berkas ke Disdukcapil=Surat Keterangan. Bawa Berkas+600 ribu ke Calo=EKTP Langsung Jadi". Sedangkan, dalam 2 lembar spanduk berukuran 3x1 m bertuliskan " Stop Pungli! Stop Percaloan! Bapak Walikota? Tolong Kami, Buka Mata Anda!! Hentikan Percaloan EKTP Ini!!"
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Dinas Pol PP dan Damkar Kota Cimahi Titi Ratna Kemala mengatakan, begitu mengetahui adanya spanduk dan selebaran tersebut langsung melakukan penertiban. "Pas saya datang pukul 6.30 WIB, sudah terpasang, dan ada yang lapor. Langsung kami copot," ujarnya.
Menurut dia, kemungkinan spanduk dan flyer berupa isu adanya calo dalam pelayanan E-KTP itu dipasang sekitar dini hari atau menjelang pagi.
"Kalau malam sepertinya tidak, masih ada aktivitas di kantor, ada kamdal, kami juga masih ada yang patroli. Sekitar dini hari atau pagi ini sebelum PNS masuk kerja," jelasnya.
Pihaknya akan lebih mengintensifkan patroli untuk mengantisipasi hal serupa. "Patroli terutama ke kantor pemerintahan dan jalan protokol. Barusan cek di gedung DPRD Kota Cimahi tidak ada," katanya.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Disdukcapil Kota Cimahi M.Suryadi mengatakan adanya spanduk dan flyer tersebut dirinya langsung mengumpulkan seluruh jajaran Disdukcapil Kota Cimahi.
"Saya langsung rapat besar, semua staf maupun Tenaga Harian Lepas dikumpulkan. Saya tanya mereka, dan pegawai kita gentle menyatakan tidak ada yang terlibat hal seperti itu," katanya.
Secara logika, tegas Suryadi, jika ada calo pembuatan E-KTP maka kemungkinan ada orang dalam yang terlibat baik dari unsur PNS maupun THL. "Calo enggak bisa mencetak kalau tidak kerja sama dengan pegawai Disduk. Pegawai bilang tidak ada, mereka berani buktikan," ucapnya.