BANDUNG, (PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku prihatin dengan adanya kepala daerah di Jawa Barat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala daerah yang terkena OTT KPK itu yakni Bupati Indramayu, Supendi pada Senin 14 Oktober 2019 menjelang tengah malam. Uu menjamin, roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu tetap berjalan seperti biasa tanpa terkendala.
“Saya turut prihatin atas kejadian ini (OTT Bupati Indramayu) terjadi di Jawa Barat. Harapan kami tidak terulang. Untuk kepala daerah yang lain semakin hati-hati. Memang hari ini para kepala daerah harus berubah paradigma, dari paradigma yang sebelumnya harus ada perubahan,” ujar Uu setelah menghadiri rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 15 Oktober 2019.
Perubahan paradigma ini, kata Uu, yakni semakin tertib administrasi pemerintahan sehingga menghindari hal-hal yang tidak diharapkan (terjerat kasus dugaan korupsi). Uu meyakini, pasca penangkapan Bupati Indramayu ini tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Pasalnya, roda pemerintahan ini berjalan karena sistem dan bukan karena pimpinan. Terlebih saat ini, kata Uu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melantik Wakil Bupati Indramayu beberapa waktu lalu.
“Pemerintahan ini berjalan karena sistem, karena manajemen bukan karena manajer atau bukan karena pimpinan. Sementara manajemen pemerintahan sudah baku, ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Wakil bupati (Indramayu) sudah dilantik beberapa hari ke belakang. Mekanisme seperti pemerintah lainnya yang sudah biasa dilakukan,” kata dia seraya mengimbau warga Indramayu agar tidak perlu gusar dan khawatir mengenai OTT ini.
“Warga Indramayu tidak usah gusar, berjalan seperti biasa. Toh pemerintahan juga akan berjalan dengan baik dan masih tetap melayani publik dengan baik atas nama pemerintah,” tutur dia.
Untuk diketahui, tim KPK menangkap Bupati Indramayu dalam OTT yang dilakukan pada Senin 14 Oktober 2019 menjelang tengah malam. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut dalam OTT tersebut tim mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan transaksi proyek di Dinas Pekerjaan Umum. Dalam OTT ini, kata Febri, KPK mengamankan delapan orang yang terdiri dari Bupati Indramayu, ajudan bupati, pegawai, rekanan, Kepala Dinas PU Kabupaten Indramayu, dan pejabat Dinas PU Kabupaten Indramayu.***