BANDUNG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta pemerintah menutup Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, sebagai bandara komersial. DPRD Jabar pun mendorong agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, berfungsi lebih optimal.
Ketika Bandara Husein Sastranegara tidak menjadi bandara komersial, sebaiknya operasional bandara pun dikembalikan menjadi pangkalan Angkatan Udara. Selain itu, pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang menuju BIJB Kertajati pun harus dipercepat.
Hal-hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga,, Senin, 21 Oktober 2019. Yod mengatakan, keberadaan BIJB Kertajati harus lebih memberikan manfaat untuk pembangunan Jawa Barat.
"Kami meminta pemerintah menutup Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara komersial dan mendorong BIJB Kertajati berfungsi optimal. Saat ini, BIJB Kertajati belum berfungsi secara optimal. Bandara BIJB Kertajati harus memberikan manfaat bagi pembangunan Jawa Barat," ungkap Yod.
Kota Bandung sebaiknya cukup menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program besar di wilayah Segitiga Rebana. Program itu termasuk di dalamnya mengenai pengembangan aerocity.
Karena itulah, menurut dia, persoalan yang terkait dengan pengembangan BIJB Kertajati harus diselesaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memprioritaskan pembenahan infrastruktur di BIJB Kertajati serta di wilayah Segitiga Rebana. Pusat industri di wilayah pun harus segera direlokasi ke sekitar BIJB Kertajati.
"Bandung mah geus heurin ku tangtung (Bandung sudah padat). Bandung mah cukup menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata saja," ujar Yod yang sudah enam periode ada di DPRD Jabar.
Seperti diketahui, saat ini, BIJB Kertajati hanya tinggal dilayani oleh dua maskapai, yakni AirAsia dan Lion Air. Semula, di BIJB Kertajati tersedia juga layanan dari maskapai Garuda Indonesia dan Citilink.