SOREANG, (PR).- Aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang berulah dan membahayakan keamanan masyarakat serta petugas dalam gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bandung, 26 Oktober 2019. Sekitar 2.153 personel gabungan Polri, TNI dan sejumlah unsur lain pun mulai diturunkan ke setiap desa yang menggelar Pilkades sejak H-1, Jumat, 25 Oktober 2019, hingga H+1, Minggu, 27 Oktober 2019.
Kapolres Bandung Ajun Komisaris Besar Indra Hermawan mengatakan, personel keamanan akan disebar ke 199 desa di 30 kecamatan. "Mereka akan mengamankan 2.098 tempat pemungutan suara (TPS) Pilkades Serentak 2019," ujarnya seusai Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak di Dome Balerame, Soreang, Kamis, 24 Oktober 2019.
Indra menambahkan, ada beberapa pola pengamanan yang nantinya akan diterapkan. Pola pertama adalah 2 petugas Polri dibantu 8 orang Linmas mengamankan 4 TPS. Sementara itu pola kedua, dua orang anggota Polri mengamankan 8 TPS. Namun dengan jumlah TPS lebih banyak, mereka dibantu oleh 16 petugas Linmas.
Tak hanya di TPS, pengamanan juga dilakukan di tingkat rayon yang meliputi 2 kecamatan. Di atasnya, pengamanan lapis selanjutnya ada di tingkat zona yang meliputi 4 kecamatan. Selain unsur dari Polres Bandung, kata Indra, personel Polri yang diturunkan juga melibatkan bantuan dari Brimob Polda Jabar. Mereka akan melakukan patroli respon cepat dengan menggunakan sepeda motor.
"Untuk pengamanan rayon dan zona, dilakukan dengan sepeda motor. Hal ini untuk memudahkan mobilitas guna melapis keamanan di tingkat TPS. Sehingga jika terjadi sesuatu hal, maka penanganan akan lebih cepat," kata Indra.
Terkait wilayah yang rawan, Indra mengaku bahwa setelah pemetaan yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu, pihaknya memberi perhatian khusus kepada 8 desa yang dinilai rentan terhadap gesekan antarpendukung. Oleh karena itu di 8 desa tersebut, pengamanannya pun dilipatgandakan. "Sejauh ini ada 8 desa yang rawan konflik. Namun kami sudah mengantisipasi hal ini sejak jauh-jauh hari dan saat pemungutan suara akan kami tebalkan pengamanannya," tutur Indra.
Dia kembali menegaskan bahwa setiap upaya yang membahayakan keamanan masyarakat dan petugas, akan ditindak dengan tegas dan terukur. Namun tindakan tersebut akan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut Indra tindakan tegas tersebut jelas aturannya. "Kalau ada pengacau jelas aturannya, karena Indonesia ini negara hukum," ucapnya.
Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kata Indra, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Linud 330 dan Lanud Sulaeman. Dengan begitu kedua instansi tersebut siap menurunkan bantuan personel jika dibutuhkan.***