BANDUNG, (PR).- Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengganti kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini dikarenakan banyak kurikulum di SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang semakin maju.
"Pengangguran paling banyak itu dari kalangan SMK, bukan karena SMK-nya tidak bagus, tetapi karena kurangnya link and match antara industri yang berkembang dengan kurikulum yang ada. Sehingga perlu banyak perbaikan," kata Wakil Ketua Bidang SDM Kadin Provinsi Jawa Barat, Tb Basit Subahi, yang juga merupakan Ketua Panitia FGD Pelatihan Vokasi, di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu, 30 Oktober 2019.
Menurut Basit, Kadin Jabar pun sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait hal ini. Karena itu Kadin Jabar akan menjadi pelopor sinkronisasi antara SMK dan industri di Indonesia.
"Diharapkan nanti di provinsi lain dan kabupaten atau kota lainnya mengikuti langkah kami," katanya.
Perubahan kurikulum dirasa penting
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Dewi Sartika, mengakui perubahan kurikulum dari SMK ini dirasakan penting. Apalagi pada industri khususnya yang berkaitan dengan teknologi hari demi hari terus berkembang dengan pesat.
"Mobil misalnya, sekarang itu sudah VVTI(Variable Valve Timing Intelligence), tapi di SMK masih ngutak-ngutik karburator. Hal ini jelas berbeda dengan yang dibutuhkan industri. Selain itu kebutuhan tenaga pengajar yang paham dengan teknologi tersebut pun dirasakan amat penting," katanya.
Dewi juga menambahkan, penggangguran di Jabar dari tingkat SMK ini masih tinggi, meski dia tidak menjelaskan secara detail namun jumlahnya adalah 12.62 persen.
"Sebelumnya sih mencapai 13.32 persen, meski turun tetap harus jadi perhatian," katanya.
Harus tersertifikasi
Ketua Kadin Jabar, Tatan Pria Sudjana, menambahkan dengan strategi ini, harapannya seratus tahun ke depan Indonesia menjadi lima negara dengan perekonomian terbaik. "Sehingga kita perlu menyelaraskan dunia akademisi, praktisi, dan pemerintahan sebagai regulasi dan juga media. Para stakeholder inilah yang mempunyai peran besar," katanya.