NGAMPRAH, (PR).- Netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi indeks kerawanan pelanggaran pemilu tertinggi, terlebih jika incumbent (petahana) kembali mencalonkan diri. Selain itu, potensi pelanggaran pemilu lainnya di antaranya terkait politik uang dan politisasi SARA termasuk penyebaran informasi bohong untuk memenangkan salah satu pihak yang mengikuti kontestasi pemilu.
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Lolly Suhenty menuturkan, Bawaslu RI telah membuat indeks pelanggaran pemilu ini, baik untuk pemilu secara umum maupun pilkada sejak 2015. Penyusunan indeks potensi pelanggaran ini, kata Lolly, merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap berbagai potensi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi. Indeks kerawanan pilkada ini, lanjut dia, akan bermanfaat untuk penyusunan strategi pengawasan termasuk pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.
Dari 8 wilayah di Jawa Barat yang akan menggelar pilkada pada 2020, Lolly menjelaskan, jika dilihat dari pilkada 2015 yang paling tinggi tingkat pelanggaran pemilu ini terjadi di Kabupaten Indramayu disusul Kabupaten Pangandaran dan Cianjur. Sedangkan Kota Depok merupakan wilayah yang paling sedikit terjadi pelanggaran pemilu.
“Dari pengalaman pilkada 2015 lalu, sesungguhnya kita bisa lihat tiga besar pelanggaran yang terjadi, di antaranya mengenai netralitas ASN, curi start kampanye, dan politik uang. Ini kan soal yang selalu berulang jika pencegahannya tidak maksimal. Ini yang sedang kami dorong. Data 2015 menjadi acuan kami untuk melakukan strategi di pilkada saat ini,” ungkap Lolly di Cikole Lembang, Selasa, 12 November 2019 malam.
Dikatakan Lolly, dengan adanya indeks kerawanan ini sudah selesai maka akan ada korelasi terhadap strategi pengawasan yang akan Bawaslu lakukan. Dia mencontohkan, jika pada 2015 pelanggaran yang terbanyak mengenai netralitas ASN, maka tentu saja memberikan sosialisasi terhadap netralitas menjadi prioritas.
“Diharapkan dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, mampu melahirkan pemilu yang demokratis,” kata dia.***