BANDUNG, (PR),- Pertumbuhan SDM Unggul melalui penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus rencana kerja pemerintahan Jokowi sebagaimana disampaikan dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBN kepada DPR RI, 16 Agustus lalu.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan Pemerintah untuk secara mendalam membenahi sistem pendidikan vokasi di negeri ini.
Sebagai pengingat awal, urai anggota Panja Pendidikan Vokasi ini pula, angka pengangguran terbesar di negeri ini dihasilkan oleh para lulusan sekolah setingkat SMK yaitu 11,24% dibanding lulusan SMA yang hanya 7,9%.
Padahal jumlah lulusan SMK setiap tahun hanya sekitar separuh dari lulusan SMA, dimana lulusan SMK ada 1,4 juta dibanding lulusan SMA yang berjumlah 2,1 juta.
"Ketimpangan ini bisa jadi menunjukkan belum adanya link and match yang terencana, terstruktur dan terimplementasi optimal antara dunia teori dan kerja di dalam sistem pendidikan vokasi sejak SMK. Akibatnya pasar kerja pun belum melirik lulusan SMK secara maksimal," kata dia dalam rilisnya, Kamis, 21 November 2019.
Dengan demikian, penguatan sistem pendidikan vokasi sebagai salah satu jalan peningkatan mutu SDM harus dibenahi sejak hulu ke hilir.
Pertama, urai Ledia, penyediaan sarana dan prasarana latihan kerja yang disediakan di sekolah-sekolah vokasi harus mengikuti perkembangan dunia usaha.
Penyediaan sarpras ini bisa saja disediakan oleh pemerintah atau dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta.
“Beberapa kali saya mendatangi sekolah-sekolah vokasi, ternyata sarprasnya, alat-alat yang mereka miliki untuk praktek, ternyata sudah berumur, tidak up to date bahkan ada yang tidak begitu berkesesuaian dengan kebutuhan di lapangan kerja," ujar dia.
Kedua mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah sistem vokasi haruslah diarahkan pada hal-hal yang akan mendukung kebutuhan link and match dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).