PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, mendesak optimalisasi Toko Tani Indonesia (TTI) dan badan usaha milik desa (Bumdes) di saat pandemi Corona (Covid-19).
Khususnya untuk stabilisasi harga pangan dengan fokus utama pada perlindungan dan pemberdayaan petani dari sisi produsen, untuk memperoleh kepastian pasar dan kemudahan akses pangan dari sisi konsumen.
"TTI ini sangat membantu masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, daging, cabai, bawang, buah dan berbagai bumbu dapur, serta melindungi konsumen dari tingginya harga pangan di saat pandemic Covid-19 sekarang ini," ujar Johan dalam pernyataannya, Selasa 21 April 2020.
Baca Juga: Terpapar di Jakarta, Tiga Dokter dan Satu Perawat RSUP di Yogyakarta Positif COVID-19
Dia juga mendorong Kementerian Pertanian untuk segera melakukan pemerataan TTI sampai di pedesaan. "Karena saat ini baru tersedia 5.051 unit TTI di 32 provinsi. Kementerian Pertanian dapat bekerja sama dengan Kementerian Pedesaan, disinergikan antara TTI dengan BUMDes. Karena salah satu peruntukan dana desa adalah untuk ketahanan pangan," ucapnya.
Realisasi dana desa tahun 2020 sampai dengan Maret 2020 hanya mencapai 32% atau Rp 9,3 triliun. "Dari jumlah anggaran yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 dari sebelumnya Rp 74 triliun menjadi Rp 71,190 triliun, pengurangan dana desa tersebut masih cukup besar untuk bisa dikerjasamakan," papar Johan.
Baca Juga: Sambangi 3 Panti Jompo, Ganjar Pranowo Terima Pesanan Minyak Urut hingga Sate Ayam Lontong
Anggota DPR dari dapil NTB 1 ini melihat keberadaan TTI akan lebih bermanfaat jika segera disinergikan dengan semua BUMDes. "Kita bisa memangkas rantai pasok pangan untuk mencegah monopoli dan upaya kartel pengusaha nakal. Dan, yang pasti akan melindungi petani di pedesaan dari jatuhnya harga pangan. Kelembagaan BUMDes akan lebih berkembang pesat, karena telah melindungi konsumen dari tingginya harga pangan," katanya.
Anggota legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa ini, meminta pemerintah untuk selalu komitmen dalam penyediaan komoditas pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. "Perlu juga jaminan barang berkualitas dengan harga terjangkau sampai ke pelosok pedesaan di seluruh provinsi," katanya. ***