PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Pemantau Peradilan menyoroti aksi perundungan Ferdian Paleka di rumah tahanan.
Aparat penegak hukum pun diminta fokus terhadap perlindungan korban para transpuan yang termarjinalkan karena tindakan tersangka kreator video bantuan berisi sampah tersebut.
Terlepas dari perlakuan keji yang telah dilakukan tersangka dan dua temannya kepada para korban transpuan, negara tetap perlu mengambil langkah tegas dalam menjamin hak-hak tersangka di dalam tahanan.
Baca Juga: Tertarik Ikuti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, Fabio Cannavaro Berambisi Latih Klub Liga Inggris
Namun, perundungan yang dialami Ferdian menjadi preseden buruk yang terjadi terus menerus dalam sistem peradila pidana di Indonesia.
Peristiwa tersebut diketahui setelah video perundungan itu dipertontonkan melalui media sosial yang diduga kuat berasal dari dalam tahanan.
"Dilakukannya tindakan perundungan oleh sesama tahanan tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab aparat kepolisian yang gagal melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terlebih FP (Ferdian Faleka) masih dalam proses pemeriksaan oleh institusi kepolisian," kata Julius Ibrani dalam keterangan tertulis Koalisi Pemantau Peradilan.
Baca Juga: Pilu Tunanetra Terapis di Bandung Hadapi Situasi Wabah, Hanya Makan Mi Instan dari Hari ke Hari
Pembiaran yang dilakukan aparat berwajib telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konvensi Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang No 12/2005) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Yang Kejam (UU No 5/1998).
"Perlu dicatat, bahwa jika ditemukan fakta atas pembiaran terjadinya penganiayaan atau tindakan kekerasan yang dialami FP oleh petugas tahanan, maka petugas tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan yang terjadi," kata Julius.