/photo/2020/04/13/682906642.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menyusun laporan atas pencegahan, dan percepatan penanganan Covid-19, termasuk aspek kesehatan, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara umum, beserta penyaluran bantuan dana jaring pengaman sosial (JPS).
Hal itu merupakan upaya dari tiap-tiap OPD memberi bahan pertimbangan bagi Wali Kota Bandung guna menentunkan langkah, maupun kebijakan ke depan.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menuturkan, tiap-tiap OPD menyiapkan usulan berlandaskan data beserta analisis. Pemberlakuan relaksasi aspek ekonomi secara berangsur turut mengemuka sebagai usulan.
Baca Juga: Rumahkan 150 Pasien Positif COVID-19, Pemkot Depok akan Pantau Lewat Sambungan Telepon
"Mengingat tengah berada dalam situasi adaptasi, maksimal 60% aktivitas ekonomi yang bisa lebih dulu kembali berjalan. Terlepas dari hal itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan beserta arahan pimpinan (Wali Kota Bandung) sekaligus Ketua Umum Gugus Tugas Pencegahan, dan Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung," tutur Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu 27 Mei 2020.
Ema menyebutkan, jumlah kasus Covid-19 di Kota Bandung terkendali. Masih terdapat penambahan jumlah kasus, tapi lajunya sangat lambat.
"Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rt beserta R0 pun kecil. Barangkali, pengendalian akan kasus Covid-19 belum sangat baik, tapi sudah termasuk kategori cukup baik. Kami berpandangan, terdapat ruang untuk sejumlah aspek, di antaranya ekonomi, sosial budaya, keagamaan agar mulai kembali bergerak" ucap Ema.
Baca Juga: Wabah Virus Corona, 3 Pantai di Tasikmalaya Ditutup Guna Cegah Kerumunan
Ema kembali mengimbau masyarakat agar mengikuti prosedur pencegahan penularan, dan percepatan penanganan Covid-19 secara displin. Menurut dia, apa pun upaya pemerintah tak akan berjalan maksimal apabila tanpa dibarengi kesadaran masyarakat.
"Seumpama ada kekurangan dari sisi pemerintahan, kami di tingkat Pemkot Bandung berupaya terus memperbaiki. Akan tetapi, kesadaran masyarakat mengikuti prosedur secara disiplin juga hal penting," ucap dia.
Perihal operasional mal beserta pusat perbelanjaan yang kembali berjalan pada 30 Mei 2020, Ema menyebutkan, merupakan harapan dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Pemkot Bandung belum mengeluarkan kebijakan perihal itu.
"Pimpinan (Wali Kota Bandung) bakal menyampaikan ekspose rekomendasi berikut argumentasinya pada beberapa hari mendatang," ucap Ema.***