kievskiy.org

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Minta Pemkot Bandung Ubah Cara Tata Kelola Sampah

WAKIL Ketua DPP Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah
WAKIL Ketua DPP Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah /Istimewa

PIKIRAN RAKYAT - Permasalahan sampah di Bandung Raya menjadi permasalahan serius yang harus dicari solusinya segera. Menumpuknya sampah di beberapa titik di Kota Bandung-Cimahi didasari melonjaknya kapasitas volume TPA Sarimukti hingga 15 juta ton, padahal seyogyanya lahan 25 ha tersebut hanya mampu menampung 2 ton perhari.

 

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai perlu upaya serius dari seluruh pihak terkait permasalahan sampah khususnya di Bandung Raya. "Pemerintah perlu segera mengubah tata kelola sampah. Dari yang terbiasa dengan sistem kumpul-angkut-buang dari hulu ke hilir menjadi sistem yang lebih ringan di tingkat hilir, yaitu melakukan penanganan sampah yang lebih ekstra dari sumbernya. Upaya-upaya ini perlu melibatkan public dalam penanganannya,” ujarnya pada Jumat 12 Mei 2023.

Menurut Ferry, pola desentralisasi penanganan sampah bukan hal yang baru. Gerakan-gerakan sejenis sudah banyak contohnya, kuncinya di kesadaran masyarakat, edukasi yang terus berlanjut dan kolaborasi multi sektor.

Ferry berharap bahwa pemilihan dan pemilahan sampah di Bandung Raya lebih berbudaya. Percepatan penanganan dan pengurangan sampah di kota Bandung harus dilakukan segera, sebab di tahun 2024 kota Bandung akan pindah TPA, dari Sarimukti ke Legok Nangka.

“Kita harusnya belajar dari Leuwigajah, TPA Sarimukti pada dasarnya hanyalah TPA sementara. Pemprov Jabar perlu segera menyelesaikan pembangunan TPPAS Legok Nangka karena Sarimukti sudah overload. Kebutuhannya mendesak,” ujar Ferry.

Ferry juga menegaskan bahwa kedepan Kota Bandung dibatasi pembolehan pembuangan sampah di angka 800-1.025 ton perhari. Sementara, di tahun 2024 diprediksi, jika pola perilaku masyarakat kota Bandung perilaku terhadap sampah tak berubah, potensi sampah yang dihasilkan perhari bisa mencapai 1.750 ton perhari.

Kalau tidak seperti itu masyarakat akan sulit sadar. Harus ada tekanan dari regulasi. Kemudian, edukasi harus jelas. Kota Bandung itu Rp 130 miliar per tahun hanya urusan angkut sampah. Itu buang-buang percuma. Itu kan bisa, untuk masing masing titik RW ada TPS terpadu

“Kesadaran bersama perlu di bandung oleh semua pihak, harus ada tekanan regulasi dari pemerintah daerah. Sayang rasanya Kota Bandung setiap tahun mengeluarkan Rp 130 Miliar untuk urusan angku sampah, yang rasanya terbuang percuma. Perlu ada pola dan budaya baru dari tingkat RW dan pembentukan TPS terpadu agar mengurangi volume di hilir," ujar Ferry.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat