PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum beraudiensi dengan Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).
Pada kegiatan audiensi tersebut pihak Forkodetada Jabar mengajukan pemekaran sembilan wilayah CDOB yaitu Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Syahrir mengatakan, beberapa tahun yang lalu pihak Pemprov Jabar pun telah mempersiapkan tiga calon daerah otonomi baru yang meliputi Bogor Barat, Garut Selatan, dan Sukabumi Utara namun belum jelas perkembangan proses pembentukannya itu hingga saat ini.
Baca Juga: Belanda vs Spanyol: Prediksi, Statistik, dan Jadwal Live Streaming TV Online
“Terkait dengan kegiatan tersebut, Saya memiliki pandangan bahwa pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang yang harus direalisasikan sehubungan tujuan pembentukan daerah otonomi baru itu adalah untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, selain itu pemekaran wilayah di Jabar juga untuk mengembangkan potensi daerah termasuk ekonominya sehingga akan menyukseskan pembangunan Jabar,” ujar Syahrir, Rabu, 11 November 2020.
Hal yang sama pun disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam web seminar (webinar) Universitas Paramadina "The Implementation of Regional Economy in West Java" pada Rabu, 14 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.
Selain itu, secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi. Sehingga idealnya, Jabar memiliki 40 daerah kabupaten/kota.
Baca Juga: Usai Dikaitkan dengan Video Syur Diduga Mirip Dirinya, Jedar Singgung Soal Kembaran Bulenya
“Berdasarkan pandangan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, Saya berpendapat bahwa pemekaran daerah/pembentukan daerah otonomi baru berupaya untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah,”ujar dia.
Menurut Syahrir, terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik.