/photo/2020/07/04/3435809163.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Untuk menyampaikan aspirasinya, Asosiasi Kota (Askot) PSSI Cimahi menggelar audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi di sekretariat KONI Kota Cimahi di Komplek De Chitose, Jalan Sisingamangaraja, Jumat, 3 Juli 2020 sore.
Dalam pertemuan tersebut, Askot PSSI Cimahi menekan KONI Cimahi untuk segera menambah anggaran kompetisi yang akan digelar mereka.
Sekretaris Jendral PSSI Kota Cimahi Cucu Sudrajat mengatakan saat ini pihaknya tengah resah menyusul beredarnya surat keputusan PSSI nomor Skep/53/VI/2020 tentang kelanjutan kompetisi dalam keadaan luar biasa.
Baca Juga: Breaking News: Update Kasus Virus Corona Indonesia Sabtu 4 Juli 2020, Total 62.142 Positif
Menurut Cucu, anggaran yang diberikan KONI Cimahi senilai Rp 50 juta tak cukup untuk mendanai kompetisi Piala Soeratin U-13 dan U-15 serta kejuaraan sepakbola putri.
"Selain bersilahturahmi juga kedatangan kami sebagai bentuk tanggung jawab pengurus terhadap anggotanya untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam setiap kegiatannya. Pertemuan kami dengan KONI sengaja agar bisa didengar langsung oleh klub. Karena memang realisasinya kami tidak disupport maksimal oleh KONI," ucap Cucu.
Dia menambahkan, anggaran yang kecil, tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kompetisi. Padahal pihaknya harus segera menggelar kompetisi Piala Soeratin U-13 dan U-15 pada Oktober mendatang.
Baca Juga: Sudah Ada di Bandung dan Jakarta, Jalur Sepeda di Daerah Lain Diharap Dapat Mendidik Pengguna Jalan
"Kompetisi ini sifatnya wajib dan jika tidak digelar maka kami bisa mendapatkan sanksi. Saat ini, kami hanya diberikan dana sebesar Rp 50 juta melalui KONI Kota Cimahi, padahal untuk menggelar kompetisi dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi, Ketua KONI akan mencarikan solusi atas masalah ini," ucap pria biasa disapa Amang ini.
Menanggapi keluhan itu, Ketua Umum KONI Kota Cimahi Aris Permono mengakui bahwa sumber angaran yang digelontorkan dari APBD Kota Cimahi untuk KONI, mendapat pengurangan akibat wabah Covid-19. Di mana seluruh Organisasi maupun Perangkat Daerah dilakukan pemangkasan anggaran, yang nantinya akan digunakan untuk penanganan dampak Covid-19.