kievskiy.org

Jokowi Terbitkan Inpres Sinkronisasi Rencana dan Anggaran

KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu 13 April 2016.*
KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu 13 April 2016.*

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi presiden (inpres) mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran untuk pembangunan itu. Inpres itu akan memberi tugas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga dan daerah sehingga semua sinkron dalam program prioritas. "Selama ini pemerintah menyadari banyak program-program pembangunan yang tidak optimum. Yang presiden sering kemukakan, waduk jadi irigasi tidak jadi, pelabuhan jadi akses jalan tidak ada, pelabuhan jadi listrik tidak sampai misalnya," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu, 13 April 2016. Jika pembangunan terus dilakukan tanpa sinkronisasi, maka program pembangunan secara sektoral akan bagus, tetapi secara keseluruhan tidak optimum. Artinya, tujuan sektor bisa terjadi tetapi tujuan besarnya tidak tercapai. "Oleh sebab itu, presiden akan mengeluarkan inpres untuk supaya ada sinkronisasi perencanaan dengan anggaran," kata Sofyan yang memastikan inpres itu selesai dalam beberapa hari ini. Jokowi memang mengingatkan para menteri-menteri yang hadir dalam rapat terbatas agar melakukan sinkronisasi perencanaan anggaran dan perencanaan pembangunan nasional. Sinergi dan sinkronisasi itu menurut dia merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan semakin efektif. "Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama di mana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak sambung, tidak sinkron, antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Sehingga tujuannya meleset dari sasaran yang ingin kita capai," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas dengan topik "Rancangan Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional" di Kantor Presiden. Jokowi menekankan agar pola "money follow function" tidak boleh lagi terjadi. Dia juga sering menyampaikan agar pola yang dipakai haruslah "money follow programe". Dia juga meminta perencanaan betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi antarsektor, antarwilayah, antara pusat dan daerah dan tidak ada lagi egosektoral. Dalam hal penganggaran, kata Jokowi, prioritas harus jelas dan fokus. Dia meminta kualitas perencanaan dan kualitas penganggaran betul-betul ditingkatkan detilnya sehingga setiap kementerian dan lembaga bisa mengendalikan langsung perencanaan dan penggarannya di lembaga dan kementerian masing-masing. "Bappenas dan Kemenkeu harus jadi contoh agar sinergi ini betul-betul bisa kita laksanakan," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat