kievskiy.org

Korupsi Lemahkan Iklim Usaha

JAKARTA, (PR). - Masih tingginya korupsi di kalangan bisnis diakui melemahkan iklim usaha di Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Pemananam Modal Republik Indonesia, Thomas Lembong menuturkan, banyak pemodal yang malas berinvestasi jika korupsi masih merjalela meskipun infrastruktur dan perpajakan di negara tersebut terbilang bagus. Dalam penutupan International Business Integrity Conference yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 16 sampai 17 November 2016, Thomas menuturkan korupsi dan pungutan liar menjadi kendala investasi yang sangat besar. Pada saat negara berebutan mencari investor, salah satu aspek yang dipertimbangkan penanam modal adalah tinggi-rendahnya korupsi. "Masih ada yang mengundurkan diri ketika sudah mengajukan izin prinsip dan mengugurkan diri ketika harus ngurus izin lain dan hal ini saya dapat dari banyak investor. Mereka rela rugi dibanding melanjutkan usaha namun harus kucurkan (dana) untuk pungli-pungli," kata Thomas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis 17 November 2016. Oleh karena itu, upaya menyinergikan pemberantasan korupsi dengan swasta sangat efektif. Dia pun mengapresiasi KPK dan LSM antikorupsi lain yang mengupayakan sinergitas ini. "Saya tahu bahwa ini tidak mudah. Kondisi (korupsi) ini merupakan budaya dan saya pun harus mengaku ini prilaku dan budaya yang kita harus akhiri dengan cepat. Saya lihat, dengan terpilihnya Jokowi, ini ujung tombak generasi baru," ucapnya. Thomas mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun budaya bersih dan berintegritas. Dia mencontohkan, fenomena ekonomi berbagi yang terjadi di negara besar atau fenomena moda transportasi dalam jaringan yang dia nilai bisa mengikis kesenjangan sosial. "Kita yang selama ini bertujuan mencari harta kekayaan tidak lagi menjadi tren dan ini diharapkan bisa menjadi budaya baru, integritas, jujur, humoristis, tulus, akan lebih berperan," ucapnya. Sementara itu, komisioner KPK La Ode M Syarif membenarkan jika bahwa korupsi seakan sudah menjadi tradisi yang mengakar. Berdasarkan literasi yang ia baca, Bapak Pendiri Bangsa Mochammad Hatta bahkan sudah mewanti-wanti agar korupsi jangan dibiarkan menjadi tradisi di Indonesia. "Oleh sebab itu, ketika panitia melaporkan bahwa konferensi dihadiri lebih dari 1.000 peserta, sangat patut dihargai semangat berubahnya. Keragaman dalam acara ini seolah membentuk jamaah antikorupsi yang bisa mempercepat pembebasan dari korupsi," kata Syarif. Konferensi yang diinisiasi KPK itu pun mengajak semua pihak membuka pikiran dari berbagai pengalaman pemberantasan korupsi di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Australia, Timor Leste, dan lainnya yang bisa dijadikan pelajaran. Dia berharap hasil dari kegiatan ini bisa diimplementasikan di tempat masing-masing.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat