JAKARTA, (PR).- Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertambangan berencana untuk meminjam dana ke Bank BUMN untuk melakukan divestasi saham Freeport. Saat ini jumlah dana yang dubutuhkan untuk akuisisi Freeport masih dalam proses negosiasi.
Seperti diketahui sebelumnya Kementrian BUMN membentuk Holding BUMN Industri Pertambangan melalui Peraturan Pemerintah no.47 tahun 2017. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan menjadi induk perusahaan, sementara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, akan menjadi anak perusahaan.
Persetujuan Holding BUMN tersebut akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) Antam, Bukit Asam, dan Timah secara bersamaan tanggal 29 November 2017. Pemerintah saat ini memegang saham mayoritas di ketiga BUMN tambang yang sudah go public tersebut yaitu, Antam 65 persen, Bukit Asam 65,02 persen, dan Timah 65 persen. Sementara Inalum dimiliki pemerintah 100 persen.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementrian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan bahwa ketiga anggota holding tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal yang sifatnya strategis. Dengan demikian, negara bisa memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga tetap mengawasi perusahaan tersebut.
Sementara untuk rencana akuisisi Freeport, menurut Harry, saat ini pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil negosiasi yang dilatarbelakangiPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, negara akan menguasai 51 persen saham PT Freeport. Itu berarti negara membutuhkan dana untuk menguasai sekitar 41 persen saham PT Freeport.
"Namun dari 51 persen itu, ada 10 persen milik pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten," ujar Harry saat konferensi pers pada wartawan di Kementrian BUMN, Jumat 24 November 2017.
Hadir dalam konferensi pers tersebut Direktur Utama PT Antam Aris Prabowo Ariotedjo, , Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Direktur Keuangan PT Inalum Ogi Ahmad Kosasih.
Harry mengatakan, tim dari Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan masih melakukan negoisasi dengan PT Freeport terkait divestasi tersebut. Dengan demikian, belum ada kepastian secara detail mengenai masalah teknis divestasi saham PT Freeport.
Menguasai 51 persen
Namun Harry optimistis jika holding company ini mampu menguasai 51 persen saham PT Freeport. Jika keempat perusahaan tersebut digabung menjadi holding maka ekuitasnya mencapai Rp 64,6 triliun. "Kalau Ekuitas tersebut di-leverage dua kali lipat saja, maka bisa mencapai hampir Rp 130 T," ujar dia.