JAKARTA, (PR).- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan impor beras yang dilakukan bulan ini tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beras yang diimpor merupakan jenis khusus yang wajib dijual sesuai Harga Eceran Tetap (HET).
Enggar sudah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia selaku Badan Usaha Milik Negara sebagai pihak yang akan melakukan impor beras tersebut. Rencananya PT PPI akan melakukan impor sebanyak 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam.
Dia mengatakan, beras impor tersebut akan masuk ke Indonesia pada akhir Januari 2018. Beras yang diimpor merupakan jenis khusus yang tidak ditanam di Indonesia.
Menurut Enggar, PT PPI akan bermitra dengan pengusaha beras untuk melakukan impor dan mendistribusikan komoditas tersebut. Dengan demikian, impor beras tersebut sama sekali tidak akan menggunakan dana APBN.
"PT PPI tidak akan rugi meskipun beras khusus itu dijual dengan harga beras medium, sebab harga beras impor di sana lebih murah (dibandingkan beras di Indonesia). Selain itu, kami sudah melakukan komitmen dengan PPI agar beras yang dijual tidak mahal," kata dia di Jakarta, Jumat 12 Januari 2018.
Alasan impor beras
Menurut Enggar, impor tersebut dilakukan untuk menjamin stok beras. Dia mengakui, terjadi kelangkaan beras medium di pasar sehingga harganya terus tinggi sejak November 2017.
"Harganya tinggi sejak akhir tahun, tapi sempat turun sedikit. Saat awal tahun, harganya terus meningkat," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah sudah melakukan operasi pasar sejak November. Meskipun demikian, operasi pasar tersebut tidak secara masif melainkan hanya di daerah-daerah yang rawan. "Namun ternyata tidak berdampak pada penurunan harga," katanya.
Enggar menambahkan, Kementerian Perdagangan telah meminta Bulog untuk memperluas operasi pasar. Namun, beras yang dijual merupakan stok lama sehingga kualitasnya rendah. "Kami jual di bawah harga Rp 9.000/kg," ujarnya.