PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU HPP pada 7 Oktober 2021, sementara Presiden Jokowi resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021.
Disebutkan bawa UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yaitu
1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Baca Juga: Soal Tudingan Bisnis PCR, Ruhut Sitompul Bela Luhut Pandjaitan: Pernah Bayar Pajak Rp1 T
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
5. Pajak Karbon
6. Pajak Cukai