JAKARTA, (PR).- Beberapa menteri di bidang ekonomi datang ke Istana Kepresidenan untuk rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo, Rabu 13 Februari 2019. Persoalan mahalnya harga avtur serta tiket pesawat menjadi bahasan dalam pertemuan tertutup itu.
Adapun menteri yang terlihat datang ke Istana Kepresidenan adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Presiden Joko Widodo mengiyakan bahwa mereka telah mengadakan rapat ketika ditanya seusai pelantikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak di Istana Negara.
Jokowi mengatakan, dalam rapat tertutup itu, diputuskan supaya menteri terkait melakukan perhitungan terkait efisiensi penyediaan avtur selama ini. "Tadi baru kami rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk hitung, mana yang belum efisien dan mana yang harus diefisienkan. Nanti akan segera diambil keputusan, setelah ada kalkulasinya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bila pilihan yang perlu diambil oleh Pertamina adalah menyamakannya dengan harga di pasaran. Bila tidak bisa sama, ia mempertimbangkan opsi untuk memasukkan kompetitor lain sehingga bisa terjadi kompetisi.
Harga avtur dikeluhkan pengusaha perhotelan lebih mahal 30% dibandingkan harga pasaran sehingga mempengaruhi tingkat wisatawan dan okupansi hotel. Harga avtur yang mahal itu dinilai mereka terjadi karena adanya monopoli penjualan oleh Pertamina.
Seusai rapat tertutup dengan presiden, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, harga dasar avtur tidak beda jauh dengan harga yang dijual di Singapura. Namun di Indonesia, avtur terkena pajak penghasilan nilai (PPN). Sementara di Singapura, avtur tidak kena pajak.
Ia mengaku telah mengusulkan untuk mengkaji pajak untuk avtur ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Usulan tersebut dikatakannya masih akan dilihat lagi. Terkait dengan avtur, ia menilai perlu dilihat kepada cost structure-nya.
Mengikuti KESDM
Menurutnya, dalam penentuan harga avtur, sebenarnya telah ada formulanya dari Kementerian ESDM. Formula base structure itu dikatakannya akan dilihat kembali dengan mengikuti Kementerian ESDM.
"Nah, ini saya sekarang lihat di semua titik kita, base structure sudah seperti yang mengikuti formula ESDM atau bagaimana. Kemudian kalau kita bisa turun, maka sampai berapa persen," ujarnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dirinya lebih membahas mengenai tiket pesawat maskapai Garuda. Ia mengatakan akan membahas lagi untuk mencari jalan keluar supaya tarifnya lebih beralasan. Ia mengatakan, pemerintah perlu bersikap seimbang dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan masyarakat di sisi lain.
Ia menambahkan, persoalan hitungan tiket pesawat pada dasarnya berkaitan dengan korporasi. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh intervensi. "Biarkan mereka yang kalkulasi," ujarnya.***