PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo menyebut hingga saat ini belum ada mafia migas yang diperangi oleh pemerintah, sehingga dirinya menyambut baik niat pemberantasan agar sektor ini bisa berkontribusi maksimal terhadap ekonomi nasional termasuk mengurangi beban impor.
"Setelah Petral dibubarkan dan kemudian Satgas Mafia Migas dibentuk, sepengetahuan kami belum ada yang 'digigit' atau diperangi, karena seperti dugaan banyak orang, bahwa mafia migas ini seperti hantu genderuwo, ditakuti tapi tidak kelihatan," kata Sartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, selepas pembubaran Petral pada 2015, dirinya belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas, sehingga bisa diduga mafia tersebut masih tetap ada.
Baca Juga: Saat Kebakaran Hutan Masih Merajalela, Australia Juga Dihantam Badai Petir dan Banjir
Pada awal periode keduanya memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo memang telah terang-terangan akan memerangi mafia migas.
Sartono melanjutkan, pihaknya mengapresiasi langkah presiden tersebut. Namun dia menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dalam upaya memerangi mafia migas. "Kita apresiasi keinginan tersebut. Apapun istilahnya, mau itu perang, atau yang terbaru mau 'menggigit'. Yang penting konsisten," jelas dia.
Sartono menambahkan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan Pertamina agar keinginan Jokowi memberantas mafia migas bisa terealisasi.
"Kami ingin melihat bagaimana pemerintah mengelola isu-isu strategis, khususnya di Pertamina yang relatif selalu muncul dan kami tadi sepakat dengan beliau (Ahok) untuk mari kita berkolaborasi agar semuanya nanti terkelola dengan baik," ungkap dia, dilansir Antara.
Baca Juga: Saran Erick Thohir agar Wisatawan Asing Terkesan dengan Indonesia sejak Pijakkan Kaki di Bandara
Seperti diketahui, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada akhir 2019 lalu, Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan tidak wajar dari hasil impor minyak dan gas. Jokowi pun mengingatkan pihak tersebut untuk berhati-hati.