/photo/2019/12/06/3269716185.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat akan segera membangun pusat distribusi komoditas pokok masyarakat di sejumlah daerah, sebagai tindak lanjut perintah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh. Arifin Soedjayana mengatakan, Gubernur mengharapkan keberadaan pusat distribusi tersebut mampu mengendalikan inflasi.
Selain itu juga bisa meredam gejolak harga pasar komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi menjadi salah satu strategi Pak Gubernur menekan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pusat distribusi ini sekaligus menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat,” katanya dalam siaran pers di Bandung, Jumat, 21 Februari 2020.
Menurut Arifin, pusat distribusi itu bertujuan sebagai penyangga (buffer) yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Fungsi buffer ini pada intinya tidak berbentuk ritel.
“Permintaan dan persediaan (kebutuhan pokok) itu terjadi, kemudian jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok, maka buffer ini bisa menampung, dan sebaliknya,” ujarnya.
Jadi buffer ini lebih ke arah fungsi gudang. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur.
Disinggung mengenai rencana jumlah pembangunan pusat distribusi provinsi ini, Arifin menjelaskan, ada beberapa pilihan yang akan diusulkan, yakni berkisaran 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Meski demikian, kata dia, pihaknya ingin terlebih dahulu mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di Jawa Barat sebanyak 13 lokasi.
Optimalisasi SRG ini diakui sebagai langkah awal pembentukan pusat distribusi provinsi.