PIKIRAN RAKYAT - Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah untuk serius dan fokus dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Salah satu poin yang jadi fokus utama adalah mendorong pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas meluasnya penyebaran PMK di wilayah Indonesia.
Ketua Umum DPP PPSKI Nanang Purus Subendro menilai, pemerintah masih ragu-ragu untuk menyatakan situasi jadi darurat. Padahal, penyebaran PMK di Jawa sudah masif, tidak terkendali, dan menimbulkan kerugian yang luar biasa.
Baca Juga: Lebih dari 100 Hari Rusia Gempur Ukraina, Pengawas Nuklir Singgung Soal Radiasi di PLTN Chernobyl
Data Kementerian Pertanian per 22 Mei 2022 menyebutkan, PMK telah menyebar di 16 provinsi dan 82 kabupaten/kota. Penyakit itu berdampak pada total 5.454.454 ekor dan 20.723 ekor sapi sakit.
"Situasinya sudah emergency, luar biasa. Sayangnya tindakan dari pemerintah masih sangat prosedural dan biasa saja," kata Nanang dalam Diskusi Publik di Jakarta, Rabu 8 Juni 2022.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Sofyan Sudrajat. Diketahui, Sofyan pernah menjadi Ketua Tim Nasional Pemberantasan PMK pada 1983.
Baca Juga: Tes Matematika: Jika Alex Berusia 18 Tahun, Berapa Usia Saudara Laki-lakinya?
Dia mengatakan, dengan situasi penyebaran yang sudah luas, ditambah stok vaksin yang belum tiba di Indonesia, dan perayaan Idul Adha yang akan meningkatkan lalu lintas ternak, Sofyan khawatir wabah PMK akan semakin merajalela.
Menurut Sofyan Sudrajat, penanganan wabah penyakit hewan saat ini amat berbeda dibandingkan ketika dia menjadi Ketua Tim Nasional Pemberantasan PMK pada 1983. Kala itu, Sofyan berupaya mengisolasi hewan yang terinfeksi.