kievskiy.org

Penambak Udang Keluhkan Rumitnya Perizinan Kepada Wapres

Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertemu dengan perwakilan penambang udang di kantor Wapres, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.*
Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertemu dengan perwakilan penambang udang di kantor Wapres, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.* /Dok Setwapres Dok Setwapres

 

PIKIRAN RAKYAT – Asosiasi penambak udang mengeluhkan rumitnya perizinan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Penambak udang menyebutkan perizinan yang harus mereka urus mencapai 21 item. 

Ketua Shrimp Club Indonesia, Haris Muhtadi menyebutkan, pihaknya saat ini dibebani target produksi udang nasional dari KKP yang meningkat 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Target tersebut dikatakannya akan sulit diraih karena sistem perizinan yang masih ada saat ini. 

“Produksi udang nasional target dari KKP pada 2024 itu naik 2,5 kali lipat. Kami merasa itu akan sangat sulit karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” ujar Haris saat beraudiensi dengan Wapres Ma’ruf Amin, Senin, 8 Mei 2023.

Tingginya jumlah perizinan yang harus dimiliki oleh penambak juga diperumit dengan proses pengurusan perizinan ke sekitar 5 kementerian/lembaga berbeda.

Sebelum memohon audiensi dengan Wapres, Haris mengaku telah berdiskusi dengan KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perdagangan, tetapi belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih. 

Selain itu, lanjut Haris, ketidaksinkronan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan. 

“Antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali tidak sinkron, sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan walaupun yang hendak ekspansi,” tutur Haris. 

Meringkas izin

Usai pertemuan, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa Wakil Presiden akan berupaya untuk mencarikan solusi, salah satunya adalah bagaimana agar perizinan bisa diperingkas. 

“Bagaimana agar perizinan [tambak udang] ini bisa diperingkas. Itu yang akan coba dibicarakan di Sidang Kabinet yang akan datang,” tutur Masduki. 

“Begitu juga agar bagaimana investasi ini, tidak banyak terganggu di lapangan,” imbuhnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat