PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan fasilitas instrumen pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi yang mudah, murah, dan ramah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat, LPDB-KUMKM menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk memberikan akselerasi permodalan kepada koperasi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.
"Melalui dana bergulir diharapkan memberikan dukungan finansial yang lebih baik kepada Koperasi, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional," ujar Supomo.
Supomo menambahkan, dalam melayani pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, LPDB-KUMKM menyediakan dua pola yakni konvensional dan syariah. Dari sisi tarif layanan LPDB-KUMKM juga memiliki tarif layanan yang lebih terjangkau bagi koperasi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.
"Koperasi yang kami berikan dana bergulir juga koperasi yang memiliki legalitas hukum yang jelas, memiliki lini bisnis yang sehat, dan secara laporan keuangan juga baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana yang kami salurkan merupakan dana pemerintah yang harus terus digulirkan," kata Supomo.
Mitigasi Risiko
Dalam menyalurkan dana bergulir LPDB-KUMKM selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, hal ini dilakukan agar dikemudian hari meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.
"Kami memahami bahwa selalu ada risiko yang terkait dengan penyaluran dana. Oleh karena itu, kami telah memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi yang biasa kami sebut dengan Monev atau monitoring dan evaluasi. Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga penjaminan dan mitra lainnya, untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko," tambah Supomo.
