PIKIRAN RAKYAT - Militer Myanmar melakukan aksi kudeta.
Pada Senin, 1 Februari 2021 lalu militer Myanmar melakukan penahanan terhadap sejumlah pejabat tinggi Myanmar salah satunya Aung San Suu Kyi.
Aksi kudeta tersebut mendapatkan kecaman dari sejumlah negara, salah satunya dari Amerika Serikat (AS).
Departemen Luar Negeri AS akan meninjau ulang bantuan luar negerinya ke Myanmar setelah aksi kudeta militer yang terjadi di negara itu.
Presiden Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan secara paksa di Myanmar dan menahan para pemimpin terpilih termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Washington belum melakukan kontak langsung dengan para pemimpin kudeta di Myanmar atau para pemimpin pemerintah sipil yang digulingkan.
Baca Juga: Produsen Batasi Pasokan, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan
"Atas permintaan Gedung Putih, perwira tinggi militer AS Jenderal Angkatan Darat Mark Milley berusaha menelepon militer Myanmar setelah kudeta, tetapi tidak dapat terhubung," kata seorang pejabat AS seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.
Di bawah hukum AS, penilaian bahwa kudeta telah terjadi secara otomatis akan membatasi bantuan dari negeri paman sam itu.