PIKIRAN RAKYAT - Kondisi perpolitikan dunia terus mengalami perubahan dan gejolak terbarunya.
Sebelumnya, memasuki bulan Februari 2021 peristiwa mengejutkan datang dari salah satu negara di Asia Tenggara yakni Myanmar.
Militer Myanmar melakukan aksi kudeta terhadap sejumlah pemimpin di negara itu pada Senin, 1 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Masuk dalam Program PEN, Kemenkeu Perpanjang Pembebasan Pajak untuk Karyawan hingga Juni 2021
Aksi kudeta itu mendapatkan sejumlah reaksi dari komunitas internasional salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa dirinya akan menggalang aksi komunitas internasional dan pemain kunci untuk melakukan segala kemungkinan demi menggagalkan kudeta di Myanmar.
Guterres mengatakan kudeta militer yang telah menyapu para pemimpin politik dan masyarakat sipil sejak 1 Februari 2021 itu benar-benar tidak dapat diterima.
Baca Juga: Targetkan 3,2 Juta Orang, Palestina Mulai Program Vaksinasi Covid-19
"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dan komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar demi memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Guterres seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.
Militer Myanmar yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat pada Senin, beberapa jam setelah menahan pemimpin de facto negara itu, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan anggota senior lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).