PIKIRAN RAKYAT - Dugaan tindakan diskriminasi terhadap etnis minoritas muslim Uighur di China hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat internasional.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa China melakukan genosida terhadap etnis Uighur.
Hal serupa juga dilontarkan oleh Uni Eropa, di mana organisasi di benua biru tersebut menjatuhkan sanksi atas tindakan China terhadap etnis Uighur.
Terbaru, Inggris pada Jumat, 26 Maret 2021 waktu setempat mengatakan China harus memberikan akses PBB ke Xinjiang jika Beijing ingin "secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia" di wilayah tempat Muslim Uighur berada.
Baca Juga: Tak Percaya Berasal dari Kelelawar, Mantan Kepala CDC AS Ungkap Kemunculan Pertama Covid-19
Baca Juga: Pemerintah Berikan 130 Ribu Vaksin Covid-19 AstraZeneca untuk Prajurit TNI di 10 Provinsi
Menteri Luar Negeri Dominic Raab memberikan tanggapan tentang sanksi China terhadap sembilan orang Inggris yang datang setelah Inggris mengumumkan sanksi terhadap pejabat China bersama beberapa sekutunya pekan lalu.
"Inggris bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah China memberikan sanksi kepada para pengkritiknya," kata Raab seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.
"Jika Beijing ingin secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, negara itu harus memberikan akses penuh kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk memverifikasi kebenaran," ujarnya.
"Kami mengutuk upaya China untuk membungkam mereka yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, di dalam dan luar negeri, termasuk anggota parlemen Inggris dan rekan-rekannya," ucap Raab.